Pemprov Papua Tengah Luncurkan SP2D Online dan KKPD

NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi meluncurkan implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Rabu (1/07/2026).

Peluncuran yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur ini menandai langkah strategis daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih modern, transparan dan akuntabel.

Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemprov Papua Tengah kepada Bank Papua.

“Hari ini menjadi momentum penting bagi perjalanan transformasi digital keuangan daerah. Melalui SP2D Online yang terintegrasi langsung dengan sistem perbankan, proses pencairan dana dapat dilakukan secara real-time, sehingga mampu meminimalkan proses administrasi manual yang selama ini memakan waktu lebih panjang,” ujar Yuliana.

Yuliana menambahkan, penggunaan KKPD juga menjadi instrumen penting untuk mendukung digitalisasi transaksi pemerintah. “Pemanfaatan KKPD akan meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, memperkuat pengendalian belanja daerah serta mengurangi penggunaan uang tunai, sehingga administrasi menjadi lebih tertib dan mudah diawasi,” jelasnya.

Selaras dengan hal tersebut, Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah, Alexander Manansang, menjelaskan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan implementasi transaksi non-tunai berbasis SP2D online kepada seluruh perangkat daerah.

“Kami ingin mendorong optimalisasi penggunaan KKPD sebagai instrumen pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintah guna meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien dan transparan,” tutur Alexander.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, Sdalam arahannya menekankan peluncuran ini bukan sekadar perubahan sistem, melainkan upaya perbaikan budaya kerja menuju birokrasi yang lebih profesional.

“Kita harus bergeser dari pola manual ke sistem elektronik agar pelayanan kepada perangkat daerah dapat dilakukan lebih cepat. Saya mengajak seluruh jajaran untuk serius dalam menjalankan sistem ini guna meningkatkan kapasitas birokrasi kita,” tegas Meki.

Gubernur juga mengingatkan bahwa keberhasilan inovasi ini sangat bergantung pada kedisiplinan dan kesiapan sumber daya manusia. “Saya berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua Tengah dapat segera beradaptasi dan menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., yang hadir secara daring, memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif Pemprov Papua Tengah.

“Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. Apa yang dilakukan Pemprov Papua Tengah hari ini adalah wujud nyata dalam mensukseskan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ungkap Agus Fatoni.

Agus Fatoni menekankan, SP2D online yang terintegrasi dengan SIPD akan memangkas birokrasi pencairan dana secara signifikan. “Sistem ini meminimalisir kesalahan administrasi serta memperkuat akuntabilitas laporan keuangan. Dengan integrasi yang lebih baik, efisiensi belanja akan meningkat dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah akan semakin kuat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut menjelaskan KKPD kini menjadi salah satu indikator penilaian dalam pemberian insentif fiskal oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Penggunaan KKPD sangat membantu fleksibilitas belanja OPD, termasuk untuk perjalanan dinas dan operasional sehari-hari dengan mekanisme yang lebih aman, terukur dan meminimalisir risiko penyalahgunaan uang,” imbuhnya.

Ia juga memaparkan data terkini bahwa per 11 Juni 2026, sebanyak 284 pemerintah daerah telah mengimplementasikan SP2D online. “Ini menunjukkan bahwa SP2D online telah menjadi bagian penting dalam transfor

masi digital keuangan di Indonesia. Kami berharap Pemprov Papua Tengah dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk segera mengadopsi sistem serupa,” tutup Agus Fatoni.

Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi pembukaan resmi peluncuran oleh Gubernur Meki Nawipa yang menandai dimulainya era baru pengelolaan keuangan digital di Provinsi Papua Tengah.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan. (sam)