Pemprov Papua Selatan Fokuskan Pendidikan Asrama bagi Anak Asli Daerah
Merauke – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, mendorong pendataan anak-anak asli daerah serta penguatan pendidikan berpola asrama di perguruan tinggi sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan DPRP Papua Selatan, Pemerintah Provinsi, serta pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) se-Papua Selatan. Rapat berlangsung di ruang sidang Kantor DPR Provinsi di Salor, Rabu (29/4/2026).
Dalam forum tersebut, Paskalis menegaskan pentingnya dukungan legislatif terhadap penerapan sistem pendidikan berbasis asrama, khususnya di tingkat perguruan tinggi.
“Saya minta kepada para anggota DPRP Papua Selatan terus mendorong pendidikan berpola asrama, khususnya di perguruan tinggi,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah persoalan krusial yang perlu segera ditangani secara serius oleh pemerintah. Pertama, perlunya identifikasi dan pendataan langsung di lapangan guna mengetahui kondisi riil masyarakat. Kedua, fokus kebijakan harus diarahkan kepada anak-anak asli Papua Selatan, terutama dengan memanfaatkan dana otonomi khusus (Otsus).
Ketiga, perguruan tinggi saat ini telah mulai mendorong pola pendidikan asrama, namun membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah untuk realisasinya.
“Maria kita membantu perguruan tinggi ini dalam mewujudkan pendidikan berpola asrama,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendata anak-anak asli yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan prioritas pada mereka yang berprestasi. Ia juga menyoroti pentingnya pihak kampus memberikan ijazah kepada mahasiswa yang telah lulus, khususnya anak-anak asli Papua, sebagai bentuk keberpihakan.
Paskalis mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan tersebut, serta menekankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan lebih aktif bekerja dan turun langsung ke lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Ignasius Babaga, mengatakan berbagai masukan dari perguruan tinggi menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pendidikan.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama adalah pembiayaan studi mahasiswa, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sejak terbentuknya Provinsi Papua Selatan pada 2023, pihaknya juga menanggung biaya mahasiswa yang sebelumnya dibiayai oleh Provinsi Papua, termasuk yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Menurutnya, perlu adanya kejelasan antara skema beasiswa dan bantuan studi. Beasiswa merupakan program resmi pemerintah, sedangkan bantuan studi diberikan kepada mahasiswa yang belum mendapatkan beasiswa.
“Kami memang memberikan bantuan studi, namun masih terbatas karena ada pembiayaan dari kabupaten dan provinsi, sementara data yang dimiliki belum akurat dan masih terjadi duplikasi,” jelasnya.
Ignasius menambahkan, saat ini bantuan studi diberikan satu kali dalam setahun bagi mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan. Ke depan, pihaknya akan mencari solusi agar bantuan dapat diberikan secara rutin setiap bulan, dengan skema yang jelas per mahasiswa, per semester, hingga per tahun.
“Ini perlu dipikirkan bersama agar anak-anak kita bisa mendapatkan dukungan pendidikan secara berkelanjutan,” pungkasnya.