OJK dan Pemerintah Papua Tengah Perkuat Inklusi Keuangan

Nabire – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus perkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan penguatan sektor unggulan daerah.

Kepala OJK Provinsi Papua, Fatwa Aulia menyampaikan bahwa sinergi antara regulator, pemerintah daerah, instansi terkait, dan industri jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan akses layanan keuangan di daerah serta memperkuat perekonomian masyarakat.

“Melalui pelaksanaan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Papua Tengah ini, diharapkan dapat menumbuhkan sinergi yang positif antar pemangku kepentingan di daerah, terutama di dalam mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Fatwa, Kamis, 7 Mei 2026.

Fatwa juga menyampaikan bahwa TPAKD sebagai penggerak utama dalam mendorong implementasi program peningkatan akses keuangan bagi masyarakat sehingga dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

OJK akan terus mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan industri jasa keuangan guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Soemoele menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program TPAKD melalui kebijakan yang mendorong penguatan sektor unggulan daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.

“Melalui sinergi dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan, kami berharap program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan sektor unggulan daerah,” kata Silwanus.

Peningkatan akses terhadap layanan keuangan formal diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Selain itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga penting agar masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara optimal dan terhindar dari berbagai aktivitas keuangan ilegal, termasuk investasi ilegal dan pinjaman online ilegal.