Lantang Dan Tegas, Taufik Latarissa Ungkapkan Permasalahan Nelayan Pada Kampanye Informasi Publik Di Merauke

MERAUKE,- Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Selatan, Taufik Latarissa mengapresiasi kampanye informasi publik pencegahan penangkapan ikan tanpa ijin di negara lain yang berlangsung di kawasan Pantai Lampu Satu, Jumat (26/6) karena memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi para nelayan.

Dalam kesempatan itu ia dengan lantang menyuarakan keluhan para nelayan dan permasalahan yang dihadapi hingga saat ini. Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah penangkapan nelayan akibat melanggar batas laut negara, baik di Australia maupun Papua New Guinea.

Oleh sebab itu HNSI Papua Selatan secara rutin memberikan edukasi kepada nelayan melalui sosialisasi-sosialisasi dengan harapan meningkatkan wawasan nelayan dan mencegah terjadinya kejadian serupa.

Dalam hal ini pihaknya tidak bekerja sendiri namun menggandeng stake holder terkait untuk bersama-sama mengedukasi bahwa resiko yang akan dihadapi ketika memasuki wilayah negara lain tanpa ijin cukup berat. Nelayan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Sebagai sosok yang dikenal gencar memperjuangkan nasib nelayan, Taufik berupaya keras agar nelayan juga mendapatkan kehidupan dan penghasilan yang layak. Terkait dengan seringnya terjadi pelanggaran wilayah, ia menegaskan pentingnya untuk melihat persoalan yang ada secara keseluruhan. Misalnya apa yang menjadi penyebab, alasan apa dan dengan tujuan apa sehingga nelayan memasuki wilayah negara lain.

“Kenapa mereka bisa masuk ke wilayah negara lain, dengan alasan apa, tujuan apa, apakah karena faktor kesejahteraan yang belum mencukupi di negara sendiri sehingga harus pergi mencari ke negara lain? Jika nelayan sudah sejahtera di negara sendiri khususnya di Provinsi Papua Selatan, tentu mereka tidak akan masuk ke negara lain, “tegasnya.

Pria yang juga anggota DPR Kabupaten Merauke ini mengingatkan pentingnya melihat persoalan dari dua sisi. Termasuk soal kesejahteraan nelayan Papua Selatan yang harus diperhatikan dan ini sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Ia juga meminta segala perijinan yang berasal dari pusat agar dikurangi di wilayah selatan mengingat wilayah selatan yang sangat luas.

Ia berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan bisa duduk bersama untuk membahas persoalan yang ada dan kesejahteraan nelayan dapat didorong. Ke depan, jika persoalan nelayan dapat diatasi, besar harapan kasus penangkapan nelayan bahkan sampai ada yang meninggal dunia, tidak pernah terjadi lagi.

Sementara itu Muh.Ikbal selaku Perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia kepada wartawan mengungkapkan, kampanye yang digelar adalah kerja sama antara KKP dan Australian Fisheries Management Authority (AFMA) guna mencegah nelayan Indonesia agar tidak menangkap ikan di Australia. Kerja sama ini sudah berlangsung lama dimana pada April lalu merupakan pertemuan ke-25.

Dalam setahun pertemuan dapat dilakukan hingga dua kali terkait pengawasan kegiatan perikanan kedua negara. Selain itu untuk proses pemulangan nelayan yang ditangkap, Pemerintah Indonesia juga aktif berkoordinasi serta berbagi informasi dengan Negara Australia dalam rangka menjalankan amanat konstitusi. (iis)