Jayapura : Pimpinam dan Anggota Komisi IV DPR Papua bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua melakukan kegiatan pengawasan ke stasiun LPP TVRI Papua, Bhayangkara, Kota Jayapura, Selasa 16 November 2021.
Dari hasil kunjungannya itu, Komisi IV DPR Papua mengaku sangat puas dengan pengadaan fasilitas transponder di LPP TVRI Papua. Apalagi, fasilitas itu bukan hanya dirasakan manfaatnya oleh TVRI Papua, Pemprov Papua dan Telkom saja, akan tetapi juga bisa menyentuh langsung masyarakat hingga ke pelosok pelosok yang ada di atas Tanah Papua.
Sebab, kegiatan Komisi IV DPR Papua ini terkait dengan pengawasan pembangunan infrastruktur sektor telekomunikasi dan informatika kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pada fasilitasi transponder tahun 2021 di LPP TVRI Papua.
“Hari ini, kami langsung turun untuk melihat program yang dilakukan OPD yang menjadi mitra Komisi IV DPR Papua, salah satunya Dinas Kominfo, yang menganggarkan salah satunya penyediaan layanan transponder dimana pengguna jasa layanan itu adalah LPP TVRI Papua. Dinas Kominfo menyewa dari PT Telkom,” kata Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE kepada Wartawan usai kunjungan di studio LPP TVRI Papua.
Menurutnya, ini yang menjadi motivasi, Komisi IV DPR Papua mengunjungi langsung TVRI Papua untuk mendengar langsung dampak serta manfaat dari program dan kebijakan dari Pemprov Papua bagi masyarakat Papua.
Sehingga dari pertemuan ungkap Politisi Partai NasDem itu, ternyata diketahui dengan adanya layanan transponder yang disediakan, berdampak naiknya status LPP TVRI Papua dari tipe B menjadi tipe A.
Selain itu lanjutnya, LPP TVRI Papua juga menjadi satu-satunya TVRI daerah yang memiliki satelit transponder sendiri, sehingga Komisi IV DPR Papua mengapresiasi Dinas Kominfo Papua yang memprogramkan pengadaan itu yang memberikan manfaat.
Dikatakan, dengan adanya satelit itu, maka siaran TVRI Papua bisa menjangkau lebih luas, bahkan hingga ke pelosok Tanah Papua masyarajat bisa menikmati pemberitaan atau siaran yang dilakukan, termasuk berita-berita pembangunan yang dilakukan Pemprov Papua.
Hanya saja, tandas Beatrix Monim, dalam perkembangan teknologi, LPP TVRI Papua juga harus mengikuti berkembang yang perlu didukung sarana prasarana seperti perubahan system dari SD ke HD.
“Tentu kita mendukung supaya siaran TVRI Papua ini lebih bagus lagi, lebih jernih dan berkualitas,” tuturnya.
Selain itu, Komisi IV DPR Papua juga memberikan catatan penting bagi TVRI Papua untuk lebih meningkatkan kualitas layanan atau penyiaran dengan melakukan inovasi dan modifikasi siaran yang menarik bagi penonton atau masyarakat Papua.
“Yang paling penting, TVRI Papua harus menjadi garda terdepan dalam memberitakan berita-berita yang tidak hanya berita pembangunan saja, tetapi juga bisa menangkis berita-berita hoax yang beredar di Tanah Papua, Indonesia maupun dunia. Selain itu, TVRI Papua juga harus mampu memberitakan berita actual dan akurat demi terciptanya kedamaian di atas negeri ini,” tandas Beatrix Monim.
Untuk itu, ungkap Beatrix Monim, Komisi IV DPR Papua terus mendorong LPP TVRI Papua agar selalu ada di hati masyarakat Papua. Apalagi penyiaran LPP TVRI Papua menggunakan anggaran Pemprov Papua.
“Karena itu, kami menarik minat seluruh masyarakat Papua untuk mendukung seluruh kegiatan TVRI Papua terus meningkatkan kualitas siarannya dan peningkatan sumber daya manusia dari seluruh LPP TVRI Papua, termasuk SDM orang asli Papua untuk dipriotaskan untuk bisa menduduki jabatan strategis untuk pengembangan TVRI Papua ke depan,” tekannya.
Terkait dengan itu, Komisi IV DPR Papua juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Telkom yang memberikan space kepada Pemprov Papua untuk memberikan informasi atau berita lewat TVRI Papua, hingga bisa menjangkau sasaran utama adalah masyarakat di pelosok Tanah Papua.
Hal senada dikatakan, mantan Kepala Stasion (Kepsta) LPP TVRI Papua, Nur Alam Zakir, bahwa banyak manfaat yang diterima oleh TVRI Papua sendiri dengan adanya penyediaan fasilitas transponder dari Dinas Kominfo Provinsi Papua ini.
“TVRI Papua ini istimewa, karena rating penonton tertinggi di Tanah Papua, karena penyebaran informasi sampai ke pelosok, terbukti ketika dialog disini, yang nelpon itu dari Medan, Semarang, Kendari dan lainnya, karena kita pakai satelit, tentu sangat luar biasa dan membuat siaran lebih berkualitas serta tidak mengalami kendala,” kata Nur Alam Zakir yang saat ini memasuki masa pensiun didampingi Plt Kepala Stasion TVRI Papua, Veralina Suoth.
Bahkan kata Nur Alam penonton TVRI Papua naik 10 kali lipat dibandingkan sebelum menggunakan fasilitas transponder. Sebab, TVRI Papua merupakan satu-satunya stasiun TVRI daerah yang mensupport TVRI Nasional secara public, termasuk dalam membantu siaran PON XXI Papua. Bahkan, siaran TVRI Papua bisa menjangkau Asia Pasific.
“Selain itu, TVRI Papua juga menjadi salah satu penyumbang rating kita di TVRI Pusat. Berkat satelit kami pendapatan TVRI Papua meningkat pesat,” ungkapnya.
Namun dihari yang sama, Komisi IV DPR Papua juga mengunjungi Main Command Center di Kantor Gubernur Papua Dok II Kota Jayapura.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jeri A Yudianto mengungkapkan, pada tahun 2020, pihaknya telah menyediakan 40 video wall, video processor dan perangkat lainnya, termasuk mendukung pelaksanaan PON XXI dan Peparnas di Provinsi Papua.
“Command Center ini, lebih banyak pengadaan barang dengan e-Katalog. Fisiknya dibangun tahun 2019,” ungkapnya
Apalagi kata Jeri Yudianto, saat dalam penyelenggaraan PON XXI, Command Center ini sebagai pusat kendali untuk menghandel adanya jaringan ke semua venue dan monitor termasuk tracking bus PON, termasuk monitor kapasitas bandwith di seluruh venue.
Untuk itu, Jeri Yudianto menambahkan, jika Command Center ini bisa digunakan untuk memantu berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur di Papua.
“Ke depan, fasilitas Command Center ini bisa digunakan minimal untuk memonitor seluruh infrastruktur kita yang ada di Kominfo dalam hal penyediaan akses internet di OPD dan di beberapa tempat – tempat public,” terangnya.
Sekedar diketahui dalam kegiatan pengawasan ini, Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE didampingi Anggota Komisi IV DPR Papua, diantaranya Jansen Monim, Herman Yogobi, Apeniel Sani, Alfred F Anouw, Arnold Walilo, Timotius Wakur, dan Mathea Mamoyao. (Tiara).
