Jayapura – Sebagai fungsi pengawasan urusan pemerintahan dalam bidang ekonomi, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR Papua, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke berbagai lokasi di Kabupaten dan Kota Jayapura.
Kunker itu, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH didampingi beberapa Anggota Komisi II DPR Papua dan staf.
Mega Nikijuluw mengatakan, tujuan dari Kunker ini dilakukan lantaran pihaknya ingin mengetahui apa- apa saja yang sudah dilaksanakan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rumpun ekonomi. Apakah sudah sesuai target atau sudah berjalan berapa persen.
“Jadi kalau ada kendala, kami bisa perjuangkan dalam APBD perubahan. OPD mitra kami, bahkan kami berharap ada penambahan anggaran dalam APBD perubahan untuk mitra kami yang programnya masih berlanjut,” kata Mega Nikijuluw kepada awak media di Ruang Loby DPR Papua, Kamis (22/07).
Menurut Politisi PDI – Perjuangan itu, dalam masa pandemi ini, rumpun ekonomi mesti lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Untuk itu, Komisi II DPR Papua berharap, bisa berjuangan untuk tambahan anggaran dalam APBD perubahan.
“Apalagi ini mendekati PON. Saya harap masyarakat yang sudah bercocok tanam, hasil kebun mereka dapat dimanfaatkan saat pelaksanaan PON,” harapnya.
Disamping itu, Mega sapaan akrab dari Srikandi PDI-Perjuangan ini juga mengungkapkan, jika lokasi yang dikunjungi oleh pihaknya saat turun melakukan Kunker, ada delapan tempat Di antaranya Koya, Kampung Harapan, Yokiwa, dan Sentani. Dan sekaligus, Komisi II melihat UMKM yang ada di lokasi tersebut.
Bahkan kata Mega, para pengrajin UMKM kini telah mempersiapkan diri membuat souvenir untuk persiapan PON, dan yang punya UMKM ini adalah masyarakat Papua.
“Kami harap ada tempat untuk mereka menjual hasil kerajinan mereka saat PON. Namun kalau dilihat mereka belum produksi dalam jumlah besar besaran. Brandnya juga belum ada,” terangnya.
Mega Nikijuluw menambahkan, jika pihaknya mengusulkan, agar setiap hotel di klaster PON bisa memanfaatkan hasil masyarakat.
“Misalnya produk sabun mandi, dan lainnya,” ujar Mega.
Mega Nikijuluw menambahkan, saat melakukan kunjungan kerja, Komisi II bersama dinas terkait, lantaran ada pengaduan dari masyarakat.
“Jadi, Dinas juga harus pro aktif, dan mereka menawarkan akan buat badan hukumnya untuk produk masyarakat,” pungkasnya. (Tiara).
