Jayapura, – Pimpinan dan anggota Komisi V DPR Papua melakukan rapat panitia kerja (Panja) bersama mitranya yakni Dinas Kesehatan Provinsi Papua, pihak rumah sakit dalam hal ini RSUD Dok 2 Jayapura, Rumah Sakit Abepura, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura dan Litbankes serta Kepala Laboratorium yang berlangsung di Hotel Horison Kotaraja, Rabu (10/6).
Panja Komisi V ini, dipimpin langsung Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa, SE didampingi Wakil Wakil Ketua Komisi V, Kamasan Yakob Komboy, S. AP, Sekretaris Komisi V Fauzun Nihayyah, S. HI, MH dan beberapa orang anggota Komisi V, diantaranya Namantus Gwijangge, S. IP, Decky Nawipa, SE, Arkelas Asso, S. Sos, Elly Wonda dan Tarius Mul.
Ketua Komisi V DPR Papua bidang Kesehatan, Timiles Yikwa mengatakan, tujuan dari rapat yang dilakukan hari ini, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana pelayanan terhadap masyarakat, sebab angka pasien Covid di Papua terus bertambah,” kata Ketua Komisi V DPR Papua Timiles Yikwa kepada sejumlah Wartawan usai di hotel Horizon kotaraja Rabu (10/06/2020).
“Setelah kami melakukan rapat Panja dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Papua ternyata ada banyak masalah yang harus di tangani secara serius. Pertama adalah masalah insentif. Dimana masalah insentif bagi para dokter atau tenaga medis yang menangani pasien Covid-19, ternyata belum dibayarkan hingha hari ini,” ungkap Timiles Yikwa.
Padahal lanjut Timiles, saat sidak ke RSUD Jayapura beberapa waktu lalu pihaknya juga telah menyinggung masalah pembayaran insentif bagi para petugas medis yang menangani langsung pasien covid-19.
Oleh karena itu tegas Timiles Yikwa, Pimpinan kepala daerah harus perhatikan masalah ini dan secepatnya dan harus mengeluarkan SK untuk pembayaran insetif ini.
“Kemudian masalah yang kedua yaitu tingkat koordinasi dan komunikasi soal penanganan Covid antar pimpinan RS dan Dinas kesehatan tidak ada. Karena itu koordinasi dan komunikasi perlu dibangun,”tegasnya.
Apalagi kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, sekarang angka Covid di Papua sudah mencapai 1.110 sekian. Sehingga kalau tidak ada koordinasi yang baik, bagaimana kita bisa menekan penurunan dari pada virus corona.
Untuk itu, legislator Papua ini meminta kepada pihak rumah sakit harus ada saling keterbukaan dan koordinasi dalam menangani wabah corona ini.
“Jadi pasien covid yang ada di rumah sakit obat apa yang harus diminum oleh para pasien. Kami juga minta apabila pasien yang sudah dinyatakan sembuh harus dilampirkan berapa pembiayaannya selama pasien tersebut dirawat di rumah sakit,” tandasnya.
Namun untuk masalah rapid tes, menurut Timiles Yikwa, tak perlu dilakukan lagi tetapi langsung PCR/Swab untuk menentukan apakah seseorang itu positif atau negatif corona virus.
