Kepala Suku Kuri Serukan Perdamaian dalam Proses Seleksi DPR Otsus Papua Barat
Manokwari – Kepala Suku Kuri, Wemesa menyampaikan harapannya agar proses seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan semangat pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua Barat.
Dia menegaskan bahwa keberlangsungan Otsus harus mencerminkan kepentingan masyarakat asli Papua dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kalau dilihat dari proses yang sedang berjalan, bisa diartikan bahwa Otsus telah dilaksanakan dengan baik. Namun tentu saja, verifikasi lebih lanjut terhadap implementasi di lapangan tetap penting untuk memastikan kebenarannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/7/2025).
Menanggapi isu-isu yang berkembang terkait dugaan adanya suap terhadap panitia seleksi (Pansel) maupun perbincangan seputar calon-calon DPR Otsus, Wemesa memilih untuk tidak terlibat dalam spekulasi.
Dia menyatakan bahwa lebih baik masyarakat menghargai proses hukum yang sedang berjalan. “Kami percayakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan amanat undang-undang dan Amandemen Otsus,” tegasnya.
Dirinya pun mengimbau masyarakat agar tidak terpancing emosi apabila muncul ketidakpuasan selama berlangsungnya Sidang Gugatan Calon Anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan di PTTUN Manado.
Wamesa menekankan pentingnya menempuh jalur hukum jika terdapat permasalahan, dan menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
Menjelang pelantikan calon anggota DPR Papua Barat, Wamesa menyerukan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Manokwari untuk turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif.
“Kita semua bertanggung jawab menjaga kedamaian. Jangan sampai proses ini dikotori oleh tindakan anarkis,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas keamanan, Kepala Suku Kuri ini menyatakan kesiapan untuk membantu aparat kepolisian dalam mengantisipasi potensi konflik yang timbul selama proses hukum berlangsung.