Kepala BKN: Sistem Merit Kunci Pilih Pejabat Tepat di Papua
Jayapura,- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Gubernur Provinsi Papua yang telah mengukuhkan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura.
“Saya berpesan kepada Kepala Kanreg IX BKN Jayapura yang baru agar terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh instansi pemerintahan di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (20/4/2026)
Menurut Zudan, pengukuhan kepala BKN oleh gubernur merupakan instrumen strategis untuk memperkuat posisi gubernur, tidak hanya sebagai kepala daerah otonom, tetapi juga sebagai wakil pemerintah pusat.
“Seharusnya seluruh kepala instansi vertikal di daerah dikukuhkan oleh gubernur. Ini penting karena gubernur memiliki dua peran utama, yakni sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga mendorong Kepala BKN Regional IX Jayapura agar memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah kerjanya, meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Selain itu, Zudan menekankan penerapan sistem merit dan manajemen talenta dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, sistem tersebut menjadi kunci dalam memilih pejabat yang tepat sesuai kompetensi.
“Sistem merit dan manajemen talenta ini sudah diterapkan di negara-negara maju. Dengan sistem ini, pemilihan pejabat menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan organisasi,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas dukungan BKN dalam upaya memperbaiki tata kelola kepegawaian di Papua.
Fakhiri mengakui bahwa sistem kepegawaian di Papua masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengaruh politik dalam pengambilan kebijakan.
“Kami masih melihat tata kelola yang belum optimal. Karena itu, arahan dari Kepala BKN akan menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk membenahi manajemen ASN di Papua dengan pengawasan yang ketat serta berpedoman pada regulasi yang berlaku.
“Kami akan berupaya maksimal melakukan kontrol yang ketat agar tata kelola kepegawaian di Provinsi Papua bisa berjalan lebih baik dan sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Fakhiri berharap, penerapan sistem merit dapat menjadi standar dalam setiap pergantian kepemimpinan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga tercipta birokrasi yang profesional dan berintegritas.