HUT  Kota Jayapura, Politisi NasDem Ingatkan Pentingnya Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Port Numbay

Jayapura – Anggota DPR Papua dari Partai NasDem, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, yang juga merupakan salah satu tokoh intelektual dan tokoh adat Port Numbay mengatakan, momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jayapura ke-116 yang jatuh pada Sabtu, 7 Maret 2026 menjadi refleksi penting bagi seluruh masyarakat dan pemerintah daerah untuk menata pembangunan kota ke depan.

Apalagi sebagai anak Port Numbay yang lahir dan besar di Kampung Enggros sejak tahun 1960-an, Alberth mengaku telah menyaksikan langsung perjalanan panjang Kota Jayapura dari masa lalu hingga sekarang.

“Sejak saya lahir dan dibesarkan di Kampung Enggros sampai sekitar tahun 1980-an, kondisi kota ini seperti Return to Eden. Alamnya sangat bersih, teluknya jernih dan kehidupan biota laut sangat melimpah,” ungkap Alberth Merauje kepad media, Sabtu 7 Maret 2026.

Bahkan lanjutnya, kondisi Kota Jayapura pada masa lalu memiliki lingkungan alam yang sangat bersih dan kaya akan sumber daya alam.

Politisi Partai NasDem itu juga menceritakan bahwa pada masa itu masyarakat Kampung Enggros dapat dengan mudah memperoleh berbagai hasil laut seperti ikan, kepiting, dan bia di sekitar Teluk Youtefa.

“Dulu kami turun di kolong rumah saja sudah bisa melihat ikan-ikan. Air di Teluk Yotefa sangat bersih, tidak ada sampah. Kami bersama orang tua bisa mencari bia dan kepiting dengan mudah karena semuanya tersedia dengan berlimpah,” ujarnya.

Selain kondisi laut yang masih alami, Albert Merauje juga menyebut sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Youtefa juga masih bersih dan tidak tercemar.

Namun seiring perkembangan kota, ia menilai kondisi tersebut kini mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Wakil Ketua Fraksi NasDem itu mengatakan, pada usia kota yang telah mencapai 116 tahun, berbagai persoalan mulai muncul, baik dari sisi lingkungan, budaya maupun kehidupan masyarakat adat.

“Yang saya lihat sekarang ini terjadi degradasi dalam banyak hal. Bukan hanya lingkungan alam, tetapi juga peradaban dan nilai-nilai budaya masyarakat adat Port Numbay,” tuturnya.

Bahkan kata Alberth, masyarakat adat di 10 kampung adat Port Numbay, seperti Kayu Batu, Kayu Pulo, Tobati, Enggros, Nafri, Skouw, Mosso, Koya Koso, Yoka dan Waena, kini mulai menghadapi berbagai perubahan sosial yang cukup besar.

Menurut Alberth Merauje, salah satu perubahan yang paling terasa adalah berkurangnya penggunaan bahasa ibu di kalangan generasi muda masyarakat adat.

“Banyak anak-anak Port Numbay sekarang sudah tidak bisa berbicara dengan bahasa ibu mereka sendiri. Ini menunjukkan adanya degradasi budaya yang harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.

Dengan demikian ia menilai jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka kearifan lokal masyarakat adat berpotensi mengalami kepunahan.

Selain persoalan budaya, Alberth Merauje juga menyoroti kondisi lingkungan di Kota Jayapura yang menurutnya semakin mengalami tekanan akibat pembangunan yang tidak terencana dengan baik.

Ia pun mencontohkan pencemaran yang terjadi di sungai, teluk dan kawasan pesisir yang sebelumnya dikenal sangat bersih.

“Kita melihat sekarang banyak sungai sudah tercemar, teluk juga tercemar, bahkan bibir pantai sudah dipenuhi sampah. Ini menjadi tanda bahwa lingkungan kota kita sedang mengalami tekanan yang serius,”tandasnya.

Menurutnya, pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang juga berpotensi menimbulkan berbagai bencana alam di Kota Jayapura.

Alberth menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir Kota Jayapura kerap mengalami berbagai kejadian seperti longsor, banjir hingga pohon tumbang ketika terjadi hujan lebat atau angin kencang.

“Kita lihat ketika hujan deras terjadi longsor di beberapa titik, ada pohon tumbang, bahkan ada wilayah yang tergenang air. Ini harus menjadi peringatan bagi kita semua bahwa tata kelola pembangunan kota perlu diperbaiki,” pesannya..

Apalagi kata Alberth, kondisi geografis Kota Jayapura yang sebagian besar merupakan kawasan perbukitan dan lembah membuat pembangunan harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

“Wilayah datar di Kota Jayapura hanya sekitar 30 persen. Sebagian besar wilayahnya adalah perbukitan, lembah, sungai dan kawasan pesisir. Karena itu pembangunan harus direncanakan dengan sangat baik,” tegasnya.

Oleh karena itu, Alberth Merauje mengingatkan, pemerintah Kota Jayapura perlu segera menyusun master plan pembangunan kota yang jelas untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.

“Rencana pembangunan kota harus dibuat secara komprehensif untuk jangka waktu yang panjang, misalnya 5 tahun, 25 tahun, 50 tahun bahkan hingga 100 tahun ke depan,” jelasnya.

“Pemerintah kota harus memiliki master plan pembangunan yang jelas. Dengan adanya master plan, siapapun pemimpinnya nanti harus mengikuti perencanaan tersebut,” sambungnya.

Ia menjelaskan, master plan tersebut akan membantu menentukan kawasan mana yang boleh dibangun dan kawasan mana yang harus dilindungi.

“Misalnya kawasan pesisir pantai, daerah aliran sungai, lembah atau kawasan perbukitan. Harus jelas mana yang boleh dibangun dan mana yang tidak boleh dibangun,” ucapnya.

Selain menata pembangunan kota, legislator Papua ini juga mengingatkan jika pentingnya pelestarian budaya masyarakat adat Port Numbay.

Dikatakan, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota sebenarnya memiliki regulasi atau peraturan daerah terkait pelestarian budaya, termasuk bahasa ibu, seni tradisional dan kuliner lokal.

Hanya saja kata Alberth, regulasi tersebut harus diikuti dengan program nyata agar budaya masyarakat adat tetap terjaga.

“Peraturan daerah sudah ada. Tinggal bagaimana pemerintah menindaklanjuti dengan program nyata, misalnya melalui kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah,” bebernya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mendorong agar budaya lokal masyarakat Port Numbay dapat ditampilkan lebih luas dalam berbagai kegiatan publik.

“Misalnya melalui pertunjukan seni tradisional, kuliner khas daerah serta kegiatan budaya lainnya yang dapat ditampilkan di hotel, kafe, pusat perbelanjaan maupun acara-acara resmi di Kota Jayapura,” imbuhnya.

“Budaya seperti tarian Yospan, kuliner tradisional dan berbagai kearifan lokal dari 10 kampung adat harus terus ditampilkan agar tidak hilang dari generasi ke generasi,” timpalnya.

Di momen HUT ke-116 Kota Jayapura ini, Alberth berharap dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kota ini.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, intelektual dan seluruh pemangku kepentingan untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan Kota Jayapura.

“Semua yang tinggal di kota ini harus merasa memiliki kota ini. Kita harus menjaga lingkungan, budaya dan kehidupan masyarakat adat,” tandasnya..

Disamping itu, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Port Numbay.

“Jadi, jangan sampai pembangunan justru mengorbankan masyarakat yang hidup di kota ini. Kalau dampak negatifnya lebih besar dari manfaatnya, maka pembangunan itu tidak membawa kebaikan bagi masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan ini, tokoh adat Port Numbay itu mengajak seluruh masyarakat untuk membangun Kota Jayapura secara bersama-sama sesuai dengan motto Kota Jayapura.

“Untuk itu, mari kita membangun kota ini bersama-sama sesuai motto Kota Jayapura, Hen Tecahi Yo Onomi T’Mar Ni Hanased, yang berarti satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan,” tutup Alberth Merauje. (Tiara).