Fraksi NasDem DPR Papua Tekankan Keselarasan Indikator RPJMD dengan RPJMN dan RPJP
Jayapura,- Dalam Pandangan Umum Fraksi NasDem DPR Papua menekankan bahwa indikator kinerja dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJPN).
Dan ini mengacu pada indikator makro. seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pandangan umum tersebut ditekankan Cintiya Rulianti Talantan, SKM, MH saat menyampaikan laporan fraksinya dalam rapat paripurna II tentang Raperdasi RPJMD Provinsi Papua 2025 – 2029 di ruang sidang DPR Papua, pada Senin malam, 30 Maret 2026.
Menurutnya, hal ini penting agar pembangunan di Provinsi Papua tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem pembangunan nasional yang terintegrasi.
Pada kesempatan itu, Fraksi NasDem juga mengingatkan bahwa penyelarasan tersebut harus tetap mempertimbangkan konteks lokal Provinsi Papua, sehingga tidak sekedar menyalin indikator nasional tanpa adaptasi terhadap realitas daerah.
Fraksi NasDem juga berpandangan bahwa RPJMD tidak boleh hanya menjadi dokumen normative dan harus di turunkan ke dalam program konkrit, terukur dan berdampak langsung.
Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi NasDem menyoroti perlunya kejelasan keterkaitan antara visi misi kepala daerah, tujuan dan sasaran, program prioritas dan indikator kinerja.
“Pentingnya sinkronisasi dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar implementasi berjalan efektif. Oleh karena itu, Fraksi NasDem juga menegaskan bahwa program pembangunan harus benar benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekedar penyerapan anggaran tanpa manfaat nyata,” tegas Cintiya.
Dengan demikian, Fraksi NasDem memberikan perhatian serius terhadap Pendekatan Kewilayahan, yakni ;
– RPJMD harus berbasis pada karakteristik wilayah adat Provinsi Papua yang meliputi Tabi dan Saireri serta Geografis Provinsi Papua.
– Memprioritaskan daerah tertinggal, terluar, pegunungan dan perbatasan Negara RI-;PNG.
– Mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Kedua, Inklusivitas Pembangunan ;
Fraksi NasDem mendorong agar RPJMD menjamin keberpihakan kepada masyarakat adat Tabi dan Saireri di Provinsi Papua, Perempuan, Anak, Penyandang disabilitas dan Kelompok rentan lainnya.
“Hal ini sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Papua yang menekankan ekonomi inklusif dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara merata,”jelas Cintiya.
Fraksi NasDem juga menegaskan, dalam RPJMD Provinsi Papua tahun 2025 – 2029 harus dilakukan dengan pedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang undangan, terlebih dalam uandang undang Otsus Papua.
“Serta proses penyusunannya harus berdasarkan pendekatan teknokratif, partipatif, Politisi juga pendekatan atas bawah dan bawah atas terhadap masyarakat di Provinsi Papua, terlebih Orang Asli Papua (OAP),”tuturnya.
Untuk itu, melalui pidato Gubernur Papua, Fraksi NasDem mengharapkan persetujuan bersama terhadap RPJMD Provinsi Papua tahun 2025 – 2029 sebagai dasar penetaoan arah pembangunan daerah lima tahun kedepan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan yang selanjutnya akan di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, guna memperoleh evaluasi sesuai ketemtuan peraturan perundang uandangan.
Hanya saja, Fraksi NasDem menilai bahwa salah satu kelemahan utama perencanaan pembangunan selama ini adalah lemahnya pengawasan, tidak konsistennya evaluasi dan kurangnya akuntabilitas capaian program.
Oleh karena itu, Fraksi NasDem mengusulkan penyusunan indikator kinerja yang terukur dan realistis, penerapan monitoring berbasis data, evaluasi berkala (triwulan/tahunan) yang melibatkan DPRP dan transparansi kepada publik terkait pencapaian RPJMD harus menjadi alat kontrol pembangunan, bukan sekedar dokumen administratif.
Namun Cintiya menandaskan, pada prinsipnya, Fraksi NasDem mendukung RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025 – 2029, dengan catatan penyelarasan indikator harus adaptif terhadap kondisi Provinsi Papua.
“Program harus konkrit, terukur dan berdampak nyata, pembangunan harus inklusif dan berbasis kewilayahan adat Tabi – Saireri serta sistem monitoring dan evaluasi harus di perkuat secara serius,”tandasnya.
Cintiya Talantan menambahkan, Fraksi NasDem juga menyampaikan rasa hormat kepada Gubernur Papua atas komitmen, kehadiran dan kebersamaannya ikut kontribusi dalam penataan regulasi dalam program perencanaan dan pelaksanaan pembsngunan Provinsi Papua. (Tiara).