Film Dokumenter “Pesta Babi” Dipersoalkan Tokoh Adat Papua, Dinilai Tidak Berimbang Soal PSN
SENTANI – Film dokumenter Pesta Babi yang viral di media sosial menuai tanggapan dari sejumlah tokoh adat Papua. Mereka menilai dokumenter tersebut tidak menampilkan persoalan pembangunan dan Program Strategis Nasional (PSN) secara utuh serta cenderung menghadirkan narasi penolakan tanpa pandangan yang berimbang.
Tokoh adat Papua, Yanto Eluay, mengatakan sebuah film dokumenter seharusnya menghadirkan semua sudut pandang, termasuk pemerintah, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang mendukung pembangunan, agar publik memperoleh gambaran yang objektif.
Menurutnya, isi dokumenter Pesta Babi lebih banyak memperlihatkan penolakan terhadap program pemerintah dibandingkan tujuan pembangunan yang sedang dijalankan di Papua.
“Film dokumenter ini terkesan seperti disponsori oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Program Strategis Nasional yang sedang dijalankan pemerintah,” ujar Yanto Eluay di Sentani, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai pembangunan di Papua khususnya di Papua Selatan itu, tidak seharusnya selalu dipandang dari sisi negatif karena berbagai program pemerintah juga bertujuan membuka akses ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Yanto Eluay menegaskan pembangunan tetap harus menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, hutan, air, dan wilayah adat.
Selain itu, ia mengingatkan agar film dokumenter yang dipublikasikan memperhatikan dampak sosialnya, terutama terhadap generasi muda Papua yang dinilai mudah terpengaruh oleh informasi di media sosial.
Senada dengan itu, Ondofolo Kampung Puay, Yakob Fiobetauw, menilai dokumenter tersebut lebih banyak menghadirkan narasi yang memancing emosi masyarakat dibanding memperlihatkan tujuan pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.
“Yang ditampilkan hanya sisi yang memancing emosi masyarakat. Padahal pemerintah juga punya tujuan untuk membawa perubahan dan kesejahteraan,” katanya.
Sementara Ondofolo Kampung Homfolo, Anderson Tokoro, menyoroti aspek adat dalam dokumenter tersebut. Ia menilai pembuat film belum memahami perbedaan sistem adat di setiap wilayah Papua sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Peraturan adat di setiap daerah berbeda-beda. Jangan disamakan adat di Merauke dengan adat di Tanah Tabi atau wilayah Papua lainnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw, Harly Ohhey, menyatakan dukungannya terhadap Program Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan pemerintah di Papua.
Menurutnya, pembangunan harus dipandang sebagai langkah untuk mendorong kemajuan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang.
“Pembangunan yang dilakukan pemerintah harus kita lihat dari sisi positif. Semua ini untuk kemajuan daerah, kemajuan ekonomi masyarakat, dan masa depan anak cucu kita,” katanya.
Harly Ohhey menilai pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan sektor ekonomi lainnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua apabila dijalankan dengan baik dan melibatkan masyarakat adat.
Para tokoh adat berharap polemik terkait film dokumenter Pesta Babi dapat disikapi secara bijaksana melalui dialog dan musyawarah agar pembangunan, perlindungan hak adat, dan persatuan masyarakat Papua tetap berjalan beriringan.