Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

DPRP Minta Dinas PU Harus Transparan Umumkan Program Padat Karya ke Publik

Jhony Banua Rouw, SE

Jayapura, – Seperti diketahui, program padat karya merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memulihkan ekonomi masyarakat yang terrkena atau terdampak dari pandemik covid-19.

Oleh karena itu, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw,SE dengan tegas meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Papua, harus transparan mengumumkan program padat karya ke publik.

Bahkan tak hanya itu, Jhony Banua Rouw juga mengajak masyarakat, untuk mengawal program padat karya ini.

“Kelompok-kelompok masyarakat, atau dari gereja mau buat tanggul atau mau buat jalan di kampung, itu bisa langsung menyampaikan kepada Dinas PU. Lalu dilakukan oleh kelompok masyarakat dan langsung dibayarkan kepada masyarakat,” kata Jhony Banua Rouw atau disingkat JBR, Senin (7/12).

Sehingga kata Jhony Banua, jika ada warga yang terkena dampak dari covid-19 atau di PHK dan lain sebagainya, maka, lewat program ini bisa membantu mengangkat ekonomi keluarganya.

Untuk itu, pihaknya berharap, Dinas PU Papua harus transparan untuk mengumumkan program padat karya kepada rakyat. Agar rakyat tahu bahwa ini ada tujuannya.

“Selain itu Dinas PU juga jangan pilih-pilih kelompok-kelompok-nya saja yang mendapatkan pekerjaan padat karya. Program ini untuk semua,”tekannya.

Oleh karena itu tambahnya, DPR Papua akan mengawal program padat karya ini.

“Karena dana itu ada di Dinas PU bagian Padat Karya. Tidak ada yang lain-lain. Jadi begitu Kelompok datang kerjakan lalu dibayarkan. Sebab kami DPR tidak masuk dalam rana itu, tapi kami harus mengawal itu,” tandas Politisi Partai NasDem itu.

Artikel Terkait

PB PON Bersama DPR Papua Cek Kesiapan Venue

Bams

Pakai Busana Adat Yapen, Ketua DPR Baca Teks Proklamasi

Bams

BPKP Masih Review Anggaran PON

Bams

Merasa Dirugikan PT BBU, Masyarakat Adat Sarmi Sampaikan Aspirasi Kepada Fraksi Gerindra DPR Papua

Afrans

Tak Pernah Hadir Dalam Rapat, Komisi IV DPR Papua Soroti Kadis PUPR

Afrans

Komisi IV DPR Papua Ingatkan OPD Bidang Infrastruktur Tidak Meninggalkan Silpa

Afrans

Setelah Disetujui Mendagri, Lima Raperda Siap Disahkan Dalam Paripurna Non APBD

Afrans

Program Pembangunan Papua Harus Berpihak Kepada OAP

Afrans

Pekan Depan, PAW dan 14 Kursi Otsus DPR Papua Akan Dilantik Secara Bersamaan

Afrans