Pasific Pos.com
Lintas Daerah

BPK Akan Audit Dana Covid-19, Bupati Keerom Siap Kawal Hingga Akhir

JAYAPURA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai proses pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi virus Corona beserta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat dan perekonomian di Kabupaten Keerom.

Saat melakukan Entry Meeting Pemeriksaan Penanganan Covid-19 di Kantor Perwakilan BPK Papua, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE, MM, memastikan akan mengawal proses tersebut hingga selesai.

“Kita sudah dapat gambaran awal pemeriksaan. Yang libur libur, yang kerja tetap kerja karena pemeriksaan selesai pada 19 November, jadi jangan buang-buang waktu, saya akan kawal sampai selesai,” ujarnya di Jayapura, Kamis (22/10/2020).

Melihat hasil pemeriksaan awal penanganan covid-19 di Keerom yang telah dipaparkan BPK, Ridwan memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki segala hal yang kurang.

Khusus kepada Kepala OPD, ia mengingatkan agar mereka selalu siap ketika didatangi atau dipanggil BPK untuk dimintai keterangan/klarifikasi.

“Karena itu kepala OPD harus hadir dalam pemeriksaan dan jangan mewakilkan kepada staf yang tidak mengerti,” kata Ridwan.

Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang menjelaskan pemeriksaan keuangan untuk penanganan pandemi ini adalah kegiatan yang baru dan tidak ada satu negara pun di dunia yang punya pengalaman dalam menangani covid-19.

Menurut dia, bencana nonalam tersebut telah mengubah pola hidup manusia secara drastis, termasuk juga pada sisi pemerintahan.

Menurut Henry, di seluruh Indonesia tidak semua kabupaten dan Provinsi diperiksa, BPK hanya mengambil sampel di beberapa daerah, termasuk Keerom.

Tetapi untuk laporan penggunaan anggaran semua daerah wajib memberikannya kepada BPK.

“Pemeriksaan mencakupi segala hal yang mencakup penggunaan anggaran dalam penanganan covid-19, mulai dari penyaluran bansos hingga insentif UMKM,” kata Henry.

Nantinya para pemeriksa BPK akan turun hingga kepada para penerima manfaat dan memastikan apakah bantuan yang telah dikucurkan pemerintah dalam rangka meminimalisir dampak pandemi covid-19, tepat sasaran atau tidak.

Selain itu, karena saat ini masa pandemi covid-19 belum lewat, proses pemeriksaan akan tetap mengedepankan protokol kesehatan. “Mekanisme pemeriksaan akan memegang teguh protokol kesehatan,” kata Henry.

Artikel Terkait

Pekan depan, BPK Mulai Periksa Laporan Keuangan Papua 2020

Bams

Giliran Jajaran Dinas Pendidikan Ikut Rapid Tes

Arafura News

Pemprov Papua Canangkan Vaksin Covid-19

Bams

Tahanan Dengan Gejala Covid Langsung Rapid Test

Arafura News

Tenaga Kesehatan Terpapar Covid, RSUD Tutup Layanan Umum

Arafura News

Legislator Papua : Jangan Manfaatkan Momentum Covid-19 Untuk Kepentingan Tertentu

Tiara

dr. Aron Rumainum Orang Pertama Divaksin di Papua

Bams

Musa’ad : Vaksin Diberikan pada Orang Sehat

Bams

Terkait Penerapan PSBB, Kapolres : Tindakan Tegas Tetap Akan Dilakukan

Arafura News