Arianto Kogoya Ingatkan Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Pendidikan dan Kesehatan di Papua Pegunungan

Papua Pegunungan – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, S.E., menyoroti keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran yang dinilai dapat mempersempit ruang pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

 

Menurut Arianto, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan besar karena harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Kondisi tersebut menjadi persoalan serius bagi Provinsi Papua Pegunungan yang masih membutuhkan percepatan pembangunan di delapan kabupaten.

 

“Daerah-daerah sekarang mengalami kesulitan luar biasa karena keterbatasan dana. Semua urusan ini dilakukan daerah secara mandiri, baik pendidikan, kesehatan, pelayanan publik maupun infrastruktur,” ujar Arianto di Jayapura, Sabtu (10/10/2026).

 

Ia menjelaskan, pemerintah daerah dituntut mandiri dan terus berinovasi, tetapi kemampuan anggaran yang tersedia belum sebanding dengan besarnya kebutuhan masyarakat.

 

Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah harus membiayai belanja pegawai, kegiatan seremonial, serta berbagai kebutuhan rutin pemerintahan lainnya. Sementara itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar masih sangat besar.

 

Menurut Arianto, kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan menjadi semakin terbatas. Padahal, masyarakat membutuhkan akses pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, jalan dan jembatan, air bersih, serta pelayanan publik yang optimal.

 

“Daerah diminta berinovasi, tetapi bagaimana mau berinovasi kalau anggarannya terbatas? Sementara kebutuhan masyarakat sangat besar dan pemerintah daerah harus tetap memberikan pelayanan,” katanya.

 

Anggaran dari Pusat ke Daerah Disoroti

 

Arianto menyoroti distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah yang, menurut angka yang disampaikannya, hanya mencapai sekitar 19,21 persen.

 

Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena sebagian besar kebutuhan pelayanan masyarakat berada di daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus memastikan pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai urusan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

 

Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat terus dituntut untuk mandiri apabila dukungan fiskal yang tersedia belum memadai untuk menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya.

 

Ia juga menyoroti keterbatasan daerah dalam mengelola sumber pendapatan, sementara sejumlah sumber penerimaan dari sektor sumber daya alam dan aktivitas ekonomi berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

 

Karena itu, Arianto meminta pemerintah pusat mengevaluasi pola distribusi anggaran agar lebih proporsional, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, kondisi geografis, serta tantangan pelayanan publik di masing-masing wilayah.

 

“Kalau masyarakat berada di daerah, maka daerah juga harus diberikan dukungan anggaran yang memadai. Apalagi Papua Pegunungan masih berupaya mengejar ketertinggalan dalam pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” tegasnya.

 

Ia berharap kebijakan anggaran nasional memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada daerah sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

 

DAK Jayawijaya Rp31,99 Miliar, Kebutuhan Pembangunan Masih Besar

 

Arianto juga menyoroti alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jayawijaya yang disebutnya sebesar Rp31,99 miliar.

 

Menurutnya, kebutuhan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan masih sangat besar, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, peningkatan fasilitas pendidikan hingga pelayanan kesehatan.

 

Ia menilai, besarnya tantangan geografis, keterbatasan akses transportasi, dan tingginya biaya pembangunan di wilayah pegunungan perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menetapkan alokasi anggaran bagi daerah.

 

Arianto berharap pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal yang memadai agar pemerintah daerah dapat menjalankan pembangunan secara optimal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

 

Menurutnya, keterbatasan anggaran harus menjadi perhatian bersama agar upaya mengejar ketertinggalan pembangunan di Papua Pegunungan tidak terhambat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.

 

Perjuangkan Rumah Sakit Tipe B di Wamena

 

Di sektor kesehatan, Arianto menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi salah satu prioritas perjuangannya sebagai anggota DPD RI yang bertugas di Komite III.

 

Ia mengaku telah menyampaikan usulan kepada Menteri Kesehatan agar pemerintah membangun rumah sakit milik Kementerian Kesehatan atau setidaknya rumah sakit tipe B di Wamena.

 

Menurutnya, rumah sakit rujukan dengan kapasitas lebih besar sangat dibutuhkan karena delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan mengandalkan Wamena sebagai salah satu pusat rujukan pelayanan kesehatan.

 

Sementara itu, RSUD yang menjadi rujukan utama di Wamena merupakan milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Kondisi tersebut, menurut Arianto, menimbulkan beban pelayanan yang besar karena rumah sakit harus melayani pasien dari berbagai kabupaten.

 

“Rujukan dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan mengarah ke Wamena. Karena itu, saya meminta agar dibangun rumah sakit tipe B sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk berobat ke Jayapura,” ungkapnya.

 

Ia juga mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit yang sudah tersedia, termasuk pemenuhan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, serta fasilitas penunjang pelayanan kesehatan.

 

Menurut Arianto, penguatan sistem rujukan di Wamena akan membantu masyarakat memperoleh penanganan medis yang lebih mudah dijangkau sekaligus mengurangi beban biaya perjalanan ke luar provinsi.

 

Pendidikan Membutuhkan Infrastruktur dan Tenaga Guru

 

Selain kesehatan, Arianto menempatkan pendidikan sebagai sektor yang harus mendapatkan perhatian serius dalam kebijakan anggaran.

 

Ia menilai pembangunan gedung sekolah harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang layak.

 

Arianto juga menyoroti kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan, termasuk persoalan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

 

Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kepastian status dan kesejahteraan tenaga pelayanan dasar agar kebutuhan sumber daya manusia di Papua Pegunungan dapat terpenuhi.

 

“Pendidikan dan kesehatan ini sangat penting. Kita membutuhkan sekolah yang baik, guru yang cukup, serta tenaga kesehatan yang memadai untuk melayani masyarakat,” katanya.

 

Menurutnya, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup apabila tidak disertai ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menjalankan pelayanan secara optimal.

 

Program Prioritas Pemerintah Harus Diawasi

 

Arianto turut menyoroti pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Strategis Nasional (PSN), dan Sekolah Rakyat.

 

Ia menegaskan dukungan terhadap tujuan baik program-program tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan disertai pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

 

Menurutnya, program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak mengabaikan kebutuhan dasar daerah yang masih membutuhkan dukungan pembiayaan.

 

Ia meminta setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara bertanggung jawab sehingga kebijakan efisiensi tidak justru mempersempit kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

 

Dorong Ekonomi Kreatif dan UMKM Anak Muda

 

Selain pendidikan dan kesehatan, Arianto juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif.

 

Ia menilai anak-anak muda di Papua Pegunungan memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai usaha, seperti kedai kopi dan usaha kreatif lainnya. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan berupa pelatihan, pembinaan, akses permodalan, serta pendampingan usaha.

 

Karena itu, ia meminta kementerian yang menangani ekonomi kreatif dan pariwisata memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan usaha anak muda di Papua Pegunungan.

 

Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

 

Arianto menegaskan, pemerataan anggaran harus menjadi perhatian dalam upaya mempercepat pembangunan Papua Pegunungan. Ia berharap pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal yang memadai agar delapan kabupaten di provinsi tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membangun infrastruktur, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

 

Ia berharap kebijakan anggaran nasional tidak hanya memperhatikan pelaksanaan program pemerintah pusat, tetapi juga memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang masih mengejar ketertinggalan pembangunan.