Pasific Pos.com
Headline

Anggaran PON dari Pemerintah Pusat Belum Cair

Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dan Wakil Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) Sudarmo.

Jayapura – Gubernur sekaligus Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Tahun 2021 Papua, Lukas Enembe menyatakan anggaran PON dari pemerintah pusat hingga saat ini belum cair.

Padahal, pelaksanaan PON tinggal tinggal satu bulan lagi. “Kita berharap dukungan pemerintah pusat segera cair. Karena anggaran itu banyak terserap untuk konsumsi,” kata Lukas Enembe kepada pers di Jayapura, akhir pekan lalu.

Menurutnya, beberapa pertandingan PON pada tanggal 23 September sudah dipertandingkan, sementara anggaran belum ada kepastian kapan cair.

“Anggaran PON dari pemerintah pusat digunakan untuk seluruh kebutuhan konsumsi, broadcasting, akomodasi, penyelenggaraan pertandingan, Bimtek dan sebagainya,” kata Harian PB PON Yunus Wonda.

Sebagai tuan rumah, kata Yunus Wonda, PB PON XX menetapkan standar akomodasi untuk peserta yakni minimal hotel bintang tiga. Mengingat terbatasnya hotel, maka penginapan ditingkatkan fasilitasnya agar setara hotel bintang tiga.

Adapun dana APBN yang telah diajukan PB PON XX termasuk untuk peningkatan akomodasi agar setara bintang tiga menurut Yunus Wonda.

Yunus Wonda jelaskan bahwa selama ini persiapan PON XX dilakukan dengan dana APBD. PB PON XX sendiri sudah melakukan pergeseran anggaran ke semua klaster penyelenggaraan.

“Kota Jayapura, kami sudah melakukan pergeseran Rp 108 milyar, untuk Kabupaten Jayapura itu tapi sudah geser Rp 95 milyar, untuk Mimika kami sudah geser Rp 85 milyar, untuk Merauke kami sudah geser Rp 60 milyar.” Terangnya.

Meski begitu, Yunus tegaskan penyelenggaraan masih sesuai dengan jadwal. “Kami tetap jalan, kami tidak mau tunda dan tunda,” ujarnya sembari berharap kepada Pemerintah Pusat.

Ia menambahkan bahwa anggaran Rp 1,4 triliun yang sudah ada di Kementerian Keuangan perlu ke Kemenpora terlebih dahulu selaku pengguna anggaran yang diatur perundangan, tidak bisa langsung ke PB.PON.

“Itu harus kembali ke Kemenpora, karena enggak bisa dia langsung ke PB.PON, tidak ada regulasi itu, dia harus kembalikan ke Kemenpora karena bertanggung jawab dalam PON ini,” jelasnya.

Artikel Terkait

Pemprov Papua programkan donor untuk pastikan ketersediaan Stok Darah

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Sentil Bupati Merauke, Yunus Wonda Sebut : Merubah UU Otsus, Kejahatan Negara Yang Dilakukan Seorang Bupati

Bams

Temu Media, OPD Bidang Kesehatan Paparkan Kemajuan Pembangunan Papua

Bams

Lukas Enembe: Papua Harus Tujuh DOB

Bams

Buka Musorprov Koni, Gubernur Serahkan Bonus SEA Games Bagi Atlet Papua

Bams

RSP Uncen Mangkrak, Lukas Enembe: Pemerintah Siap Bantu

Bams

Uncen Usulkan Gelar Doktor Honoris Causa Untuk Lukas Enembe

Bams

Progres Pembangunan Kantor Gubernur Papua Sudah 45 Persen

Bams