Gelar Dialog Bersama Warga Kelurahan Kotabaru, Alberth Merauje Sampaikan Evaluasi Kerja Selama 1 Tahun Jabat Sebagai Wakil Rakyat

Jayapura– Anggota DPR Papua dari Partai NasDem, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, menggelar dialog dan tatap muka bersama masyarakat di Daerah Pemilihannya (Dapil) I, di Kelurahan Kotabaru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua pada Sabtu, 17 Januari 2025.

Pada pertemuan tersebut dimanfaatkan Alberth Merauje untuk menyampaikan evaluasi kerja selama satu tahun menjabat sebagai wakil rakyat di lembaga DPR Papua.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan bahwa selama satu tahun berada di lembaga legislatif, ia secara khusus telah mengevaluasi kinerjanya di wilayah Dapil I yang meliputi Muara Tami, Abepura, dan Heram.

Ia menjelaskan, evaluasi ini sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang telah dan sedang dikerjakan oleh para wakilnya di DPR Papua.

“Dalam dialog, saya sampaikan kepada masyarakat tentang apa saja tugas DPR dan apa saja yang sudah saya kerjakan selama satu tahun ini,” ujar Alberth Merauje ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin 19 Januari 2026.

Alberth Merauje yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua itu menjelaskan, bahwa terdapat tiga tugas utama anggota DPR, yakni membuat regulasi, menetapkan anggaran bersama pemerintah provinsi, serta melakukan pengawasan.

Ketiga tugas tersebut, ungkap Alberth, telah ia jalankan melalui berbagai program dan kolaborasi, baik dengan Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kota Jayapura, mengingat wilayah dapilnya berada di kawasan kota.

Bahkan salah satu perhatian yang disampaikan Alberth kepada warga adalah upaya menciptakan kota yang aman dan bersih, salah satunya melalui pemasangan lampu penerangan jalan.

Ia pun menyebutkan, sejumlah titik di wilayah dapilnya telah dipasangi lampu jalan, baik melalui anggaran Pemerintah Kota Jayapura maupun Pemerintah Provinsi Papua.

“Beberapa lampu jalan juga dipasang melalui Dinas Kominfo Provinsi Papua, termasuk lampu tenaga surya (solar cell),” jelasnya.

Selain itu, Alberth juga menyinggung program internet gratis yang dipasang di gereja dan masjid melalui Dana Otonomi Khusus, yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di bidang infrastruktur. Kata Alberth, meski sejumlah ruas jalan provinsi di wilayah dapilnya telah dikerjakan, namun sebagian lainnya sementara masih dalam tahap penyelesaian.

Sementara perhatian utama yang terus ia dorong adalah pemenuhan kebutuhan air bersih, yang menurutnya merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat.

Kendati demikian, legislator Papua itu telah berkoordinasi dengan Dinas terkait, baik Balai Sungai, PDAM, hingga pihak-pihak teknis lainnya untuk mendorong program sumur bor dan instalasi air bersih, termasuk dari sumber air Kojabu, Kamolker, hingga Danau Sentani dan Moso.

“Air bersih ini kebutuhan pokok rakyat. Saya juga sudah koordinasi langsung dengan Direktur PDAM dan Balai Sungai,”tuturnya.

Pada kesempatan itu, ia pun menuturkan, bahwa kini sebagian warga sudah menikmati layanan air bersih, namun sebagian lainnya masih mengusulkan agar program tersebut diperluas.

Selain air bersih, uangkap Alberth Merauje, warga juga menyampaikan aspirasi terkait penerangan jalan di kawasan perumahan serta perbaikan jalan-jalan lingkungan yang rusak.

Menanggapi hal itu, Alberth mengarahkan masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara tertulis melalui RT, RW, kelurahan, dan distrik. Menurutnya, mekanisme tersebut penting untuk memastikan apakah apakah ruas jalan kota, ruas jalan provinsi dan ruas jalan nasional.

“Kalau jalan kota, sampaikan ke PU Kota. Kalau jalan provinsi silahkan ke Dinas PU Provinsi dan nanti tembusan ke saya di DPR, karena saya di Komisi IV bidang infrastruktur,” terangnya.

Dalam dialog tersebut, Alberth juga menyinggung pelayanan kesehatan di wilayah dapilnya, mulai dari pustu, puskesmas, hingga rumah sakit Abepura dan Rumah Sakit Jiwa.

Ia menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan mulai membaik, meski masih terdapat catatan terkait pelayanan rumah sakit yang masih perlu dibenahi dan sikap sebagian petugas yang kurang ramah kepada calon pasien.

Sementara di bidang pendidikan, Alberth menyampaikan bahwa sekolah negeri pada umumnya sudah membebaskan SPP. Namun, ia mengingatkan agar pungutan komite sekolah disampaikan secara terbuka dan jelas peruntukannya kepada orang tua murid. Untuk sekolah swasta, ia memahami adanya pungutan karena keterbatasan subsidi pemerintah.

Alberth juga menyampaikan dukungannya terhadap program Kartu Sehat yang dicanangkan Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, yang menyasar lansia, mahasiswa, dan lain sebagainya. Program tersebut, menurutnya, akan ia kawal secara khusus di wilayah dapilnya.

Dalam sesi dialog, warga juga menyampaikan aspirasi terkait sanggar seni dan pengembangan talenta anak muda, yang dinilai masih kekurangan fasilitas.

Dengan demikian, Alberth meminta agar aspirasi tersebut disampaikan secara tertulis agar dapat dipetakan sesuai kewenangan pemerintah kota, provinsi, maupun pusat.

“Program harus disusun dari bawah. Kalau kota tidak mampu, kita dorong ke provinsi. Kalau provinsi juga terbatas, kita perjuangkan ke pemerintah pusat. Karena pelayanan publik harus merata,” tekannya.

Selain itu, Alberth memperkenalkan salah satu program Partai NasDem hasil kerja sama dengan Asuransi Bumiputera, yakni Asuransi Jiwa Bahagia.

Adapun rincian paket tersebut sebagai berikut:

Paket 1: Premi Rp50.000 per tahun per kepala keluarga

Paket 2: Premi Rp100.000 per tahun per kepala keluarga

Paket 3: Premi Rp150.000 per tahun per kepala keluarga

Paket 4: Premi Rp200.000 per tahun per kepala keluarga

Paket 5: Premi Rp250.000 per tahun per kepala keluarga

Setiap paket memberikan manfaat perlindungan asuransi jiwa bagi satu keluarga, yakni ayah, ibu, dan hingga tiga orang anak, dengan nilai santunan disesuaikan dengan paket yang dipilih.

Program tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Alberth meminta warga menyiapkan kartu keluarga untuk proses pendataan, sementara teknis pelaksanaan akan ditangani pihak Asuransi Bumiputera.

Ia menjelaskan bahwa gagasan program tersebut lahir dari pengalamannya selama satu tahun menjadi anggota DPR Papua, di mana ia kerap menerima panggilan dari keluarga dan masyarakat yang membutuhkan bantuan saat mengalami musibah.

“Dalam kondisi susah, orang sering menghubungi saya. Dari situlah saya berpikir, harus ada jaminan dasar yang bisa membantu masyarakat,” tutupnya. (Tiara).