PT. Irian Bhakti Setor Dividen Rp 204 Juta ke Pemprov Papua
Jayapura,- PT. Irian Bhakti Papua resmi menyetor dividen sebesar Rp 204 juta lebih ke kas daerah Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun buku 2024. Jumlah ini setara dengan 14 persen dari total laba bersih perusahaan daerah tersebut.
Direktur Utama PT. Irian Bhakti Papua, Yarius Balingga, mengungkapkan hal tersebut kepada wartawan usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (16/7/2025).
“RUPS kali ini membahas laporan kinerja usaha tahun 2024 dan menyetujui pembagian dividen ke pemegang saham, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua, sebesar Rp 204 juta. Nilai ini memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meski belum signifikan,” ujar Yarius.
Ia menjelaskan bahwa core business perusahaan masih pada distribusi beras untuk ASN di seluruh Tanah Papua. Namun, PT Irian Bhakti juga mulai mengembangkan sektor lain seperti layanan kesehatan dan penjualan obat-obatan yang turut menyumbang pendapatan perusahaan.
Meski demikian, Yarius mengakui masih ada sejumlah tantangan, termasuk persoalan aset perusahaan yang tengah bersengketa di Kota Jayapura dan Sorong. Ia berharap Pemprov Papua sebagai pemegang saham utama dapat membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami juga berharap kekosongan jabatan Direktur Umum dan SDM dapat segera diisi agar struktur manajemen lebih solid,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua, Setyo Wahyudi, yang mewakili Penjabat Gubernur Papua dalam RUPS tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja direksi dan komisaris PT. Irian Bhakti Papua.
“Walaupun dividen tahun ini belum mengalami lonjakan besar, kami tetap mengapresiasi kinerja manajemen. Kami berharap di tahun 2025 ada peningkatan signifikan,” ujar Setyo.
Menurutnya, pemerintah juga akan mendorong PT Irian Bhakti Papua untuk melakukan ekspansi bisnis di luar distribusi beras, agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.
“Prinsipnya, setiap BUMD harus bisa memberikan nilai tambah bagi daerah. Kami juga akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek aset dan kegiatan usaha dari seluruh perusahaan daerah yang ada di Papua,” tegas Setyo.