Timika, – Jumlah Pasien Positif Covid-19 di kabupaten Mimika mengalami lonjakan. Saat ini tercatat sebanyak 87 kasus, dimana pasien terbanyak berasal dari Tembagapura.
Lonjakan Pasien positif Covid-19 ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika bersama PT Freeport Indonesia melakukan pertemuan koordinasi guna mencari solusi mengatasi hal ini.
Distrik Tembagapura yang merupakan areal operasi PTFI kini telah menjadi salah satu zona merah penularan Covid-19 di Kabupaten Mimika.
Jumlah pasien positif Covid-19 di Tembagapura meningkat hingga 62 kasus, tertinggi di Mimika, menyusul Wania (18), Mimika Baru (15) dan Distrik Kuala Kencana (2).
Kondisi ini jelas saja sangat berdampak pada kehidupan dan kesehatan ribuan karyawan PT Freeport Indonesia. Bukan hanya itu, termasuk diantaranya ribuan karyawan perusahan kontraktor yang selama ini bekerjasama dengan PTFI.
Guna mencari jalan keluar persoalan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika bersama manajemen PTFI pada Jumat (1/5) siang melakukan pertemuan koordinasi bersama melalui video conference secara tertutup.
Pemda Mimika diwakili oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Wakil Bupati Johannes Rettob dan Jubir Penanganan Covid-19 di Mimika, Reynold Ubra.
Juru Bicara Reynold Ubra kepada media-media di Mimika menyampaikan detail hasil pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan ini, manajemen PTFI yang diwakili EVP Goverment Relations PTFI, Jonny Lingga, mengatakan bahwa Tim Kesehatan RS Tembagapura sejauh ini melakukan penanganan kesehatan terhadap pasien sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI.
Ia menjelaskan bahwa meningkatnya kasus positif Covid-19 di Tembagapura dikarenakan hasil tracing dan rapid tes yang dilakukan tim kesehatan Rumah Sakit Tembagapura dan Industrial Malaria Control.
Langkah ini dilakukan untuk semakin cepat menemukan polarisasi penularan serta untuk memutuskan mata rantai penularan Covid-19 di Tembagapura, khususnya kepada karyawan PTFI.
Ia juga melaporkan bahwa ketika Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengeluarkan kebijakan stay at home dan social distancingpada pertengahan Maret lalu, manajemen PTFI langsung menetapkan kebijakan social distancing dan phisical distancing di semua lingkungan kerja.
Social distancing sudah diterapkan baik di dalam bus, barak, trump termasuk menyediakan tempat isolasi di mile 38 dan wilayah Tembagapura serta pembagian makanan dilakukan ke barak-barak untuk mengurangi berkumpulnya karyawan.
Jonni Lingga juga menegaskan dalam video confrence bahwa manajemen PTFI akan sepenuhnya bersedia melakukan dan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
Dalam pertemuan ini dijelaskan pula bahwa manajemen PTFI akan membuat satu kebijakan internal kepada karyawannya berupa penawaran pemberlakuan cuti kerja kepada karyawan baik ke luar kota maupun ke Timika.
Langkah ini nantinya dilakukan namun dengan tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI.
Sebelum karyawan meninggalkan area Tembagapura, PTFI akan melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap baik berupa rapid tes maupun melakukan screening tanda dan gejala Covid-19 pada semua karyawan.
Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Mimika agar dapat dinyatakan bahwa mereka yang melakukan perpindahan atau cuti, baik dari Tembagapura ke luar kota maupun ke Timika adalah mereka yang benar-benar dinyatakan sehat sesuai hasil pemeriksaan kesehatan.
“Prioritas akan dilakukan PTFI kepada karyawan yang memiliki usia lanjut dan memiliki penyakit bawaan seperti tekanan darah, jantung maupun ginjal. Mereka-mereka ini yang rentan terpapar. Jika mereka terpapar maka akan sangat memberikan dampak besar kepada karyawan yang lain,” ungkap Reynold Ubra.
“Bagi kami, Ini merupakan langka tepat yang merupakan solusi alternatif untuk menghindari penularan bagi karyawan produktif mengingat kepadatan di arel pertambangan sangat tinggi,” ungkap Ubra.
Dalam confrence ini juga, dikatakan bahwa Bupati Eltinus Omaleng dan Wakilnya Johannes Rettob memberikan beberapa masukan termasuk ketegasan kepada PTFI.
Pemda Mimika meminta PTFI mengatur jam kerja kepada karyawan dengan strategi penambahan shift kerja namun mengurangi jam kerja. Masukan ini akan dipertimbangkan PTFI.
Bupati dan wakil juga meminta pihak manajemen memperhatikan social distancing secara ketat di arel kerja PTFI dan dilakukan pemisahan karyawan ODP, PDP dan OTG secara luas.
Pemda juga menyampaikan agar manajemen PTFI segera memikirkan langka-langka apa yang akan dilakukan jika Pemda Mimika memberlakukan PSPB.
Selain itu, Tim Kesehatan PTFI juga diminta melakukan identifikasi secara menyeluruh sumber-sumber kasus Covid-19 di Tembagapura dan menetapkan cluster penularan maupun tracing kontak.
“Pernyatan bupati dan wakil bupati juga bahwa pemerintah daerah siap mendukung pengurusan ijin penerbangan ke kementerian perhubungan untuk memfasilitasi karyawan yang akan keluar Timika dengan Air Fast,” ujar Reynold Ubra.
Ia mengatakan, hasil akhir pertemuan terpisah ini telah menyepakati bahwa Pemda Mimika bersama manajemen PTFI tanggal 4 Mei (Senin-red), akan melakukan evaluasi secara besar-besaran sebagai upaya percepatan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Mimika baik di wilayah seputaran kota maupun di Tembagapura (areal PTFI).
“Di pertemuan tanggal 4 nanti baru kita akan lihat apa saja yang menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan PTFI karena kita juga akan memutuskan apakah kesepakatan perpanjangan situasi tanggap darurat diberlakukan lagi dua minggu atau satu bulan sambil menunggu ijin PSPB ,” ujar Reynold Ubra.
