Jayapura – Kepemimpinan Prabowo – Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024 – 2029 nanti, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Papua, Yanni SH, MH, M.Sos berinisiasi akan mendorong terbentuknya Kementerian Khusus Urusan Papua.
Tak ingin membuang waktu lama, akhinya Yanni sebagai Ketua DPD Gerindra Papua didampingi Ketua Harian Gerindra Papua, Gio Vanno Pattikawae, Ketua DPC Gerindra Kota Jayapura, Budi Dayani beserta sejumlah kader Gerindra langsung menggelar pertemuan dengan para Akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen), tokoh masyatakat pengambil keputusan dan stakeholder juga Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berlangsung di hotel Horison Kota Jayapura, Senin29 April 2024, siang.
Dari hasil pertemuan itu, Akademisi, Dekan Fakultas Teknik Uncen, Dr Ir Johni Jonatan Numberi M Eng IPM, mengapresiasi ide berlian dari seorang Politikus Gerindra Papua itu.
Bahkan, ia mengaku, ide tersebut sangat baik sekali karena ingin mendorong terbentuknya Kementerian Khusus Urusan Papua.
“Kalau kita lihat secara strategi dan geostrategi dan juga geopolitik ini Provinsi Papua yang ada di ujung timur Indonesia, sebagai garda terdepan atau halaman depan bangsa dan negara di kawasan Indo Pasifik.
Apalagi dalam proses-proses geo ekonomi global sangat berpengaruh sekali karena kondisi Papua dengan enam provinsi daerah otonomi baru ini cukup luas tiga kali Pulau Jawa, dengan pertumbuhan industri yang cukup besar dan strategis,” kata Numberi disela sela pertemuan.
Sehingga lanjutnya, di dalam proses-proses urusan ini sangat penting untuk mengusulkan Kementerian khusus Papua.
“Karena kalau kita lihat latar belakang sudah banyak hal yang dilakukan oleh negera termasuk pada masa reformasi 1998 ke tahun 2000 itu ada Menteri percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia yang saat itu dimotori Bapak Manuel Kaisiepo. Selain itu pada masa Presiden SBY ada UP4B terus pada masa Presiden Jokowi ada BP3OKP yang diketuai Wapres,” ungkapnya.
Kemudian kata Numberi, sekarang muncul lagi ide dari ketua DPD Gerindra Papua. Jadi saya kira ini sangat baik sekali untuk membantu percepatan pembangunan di kawasan Timur Indonesia.
“Ini penting untuk percepatan atau penanganan pembangunan di Papua. Selain itu kita juga punya masalah mengenai menjaga integritas nasional di Tanah Papua
Untuk bisa memberikan ruang dan kesempatan kepada putra dan putri Papua yang mau ambil bagian dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dalam pembangunan di Papua,” paparnya.
Sementara hal lain, kata Numberi, Ketua DPD Gerindra Papua itu juga menyampaikan, untuk distribusi ASN yang memenuhi syarat kepangkatan, kelompok profesional untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di Kementerian, BUMN dan ini hal-hal yang baik.
“Termasuk mendorong adanya orang Papua menempati posisi diplomat, Dubes, atase pendidikan, atase militer di luar negeri. Ini hal-hal penting untuk berikan ruang kepada putra/putri Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional,” tekannya.
Hal senada disampaikan oleh Akademisi Uncen Dosen Program Ilmu Pemerintahan, Dr. Renida Joselin Toroby mengatakan bahwa secara pribadi ia menyambut positif dengan baik.
Dikayakan, sebenarnya Kementerian itu pernah ada. Meski pernah hilang, namun pada kepemimpinan yang baru ini tentunya ada gagasan dari DPD Gerindra Provinsi Papua, sehingga pihaknya pun menyambut baik.
“Ya paling tidak, kehadirannya bisa meminimalisir segala persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Meminimalisir konflik dan kalau Tuhan Izinkan Kementerian ini ada. Itu akan memberikan kontribusi yang baik secara umum, secara khusus di Provinsi yang ada di Tanah Papua,” terangnya.
Terkait dengan hal tersebut, kata Dr Renida, tadi juga ada beberapa akademisi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh agama yang hadir.
“Tadi, kami membicarakan mengenai pokok pikiran Ketua DPD Gerindra Papua, kemudian kami sudah diskusikan dan semua hasil diskusi itu kita akan rumuskan dan sampaikan lagi atau berdiskusi dengan mereka. Pokok-pokok pikiran yang tadi disampaikan dalam sambutan itu kita sudah diskusikan dan nanti kita rumuskan lagi kembali dan undang lagi tim untuk berdiskusi lagi,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yanni, SH. MH. M.Sos, mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya untuk doa dan dukungannya, sehingga Bapak Prabowo Subiyanto terpilih, dan sudah ditetapkan sebagai Presiden RI periode 2024-2029.
“Terimakasih sekali untuk semua bapak/ibu, kaka/adik di Tanah Papua yang telah mendukung beliau (Prabowo – Gibran),” ucapnya.
Dijelaskannya, acara ini diselenggarakan dari sebuah pikiran. Bagaimana kalau kita di Papua itu dengan berbagai macam persoalan. Apalagi dengan adanya Otsus jilid II dan ada bagian yang belum maksimal. Lalu bagaimana Geridra Papua mengundang para tokoh, pengambil keputusan, stakeholder, akademisi, dan MRP untuk kita berdiskusi bersama kemungkinan adanya Kementerian Baru dan sebagainya.
“Jadi ini diskusi awal yang dihadiri berbagai kalangan. Saya terimakasih karena saya pikir kajian-kajian ini positif, untuk kita sampaikan aspirasi kita ini kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subiyanto,” ujar Srikandi Gerindra Papua itu.
Termasuk kata Yanni, juga ada pendapat bahwa betapa maksimalnya kalau di setiap Kementerian itu ada keterwakilan orang asli Papua. Misalnya Dirjen, Deputi, dan lain sebagainya.
“Jadi kalau bicara pertambangan, kita datang ke Menteri Pertambangan maka di sana ada orang asli Papua, demikian juga dengan Kehutanan, Perikanan, Pariwisata dan lain-lain,” terangnya.
“Dengan pemikiran itu, kita Papua juga ingin berkontribusi dalam pembangunan nasional. Papua juga ingin memiliki Indonesia seluruhnya dan itulah pikiran-pikiran. Artinya menjadi sebuah gagasan untuk kita diskusikan dan dilakukan kajian kajian ilmiah supaya lebih mendalam,”sambungnya.
Selain itu, kata Yanni, rencananya juga kita akan bersama membentuk tim yang terdiri dari akademisi, para tokoh, tokoh perempuan, termasuk tadi MRP juga hadir. Dan kalau sudah rampung, maka kita akan sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subiyanto.
“Nanti selanjutnya seperti apa, itu kita serahkan kepada beliau untuk memutuskan apakah dianggap perlu. Yang penting kita serahkan aspirasi ini kepada beliau,” tutup Yanni. (Tiara).
