MERAUKE,- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Wempi Wetipo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke dalam rangka sosialisasi persiapan peresmian Provinsi Papua Selatan, Jumat (29/07) pagi.

Dalam kunjungannya Wamendagri didampingi anggota Komisi II DPR RI, Kamaruddin Watubun bersama sejumlah pejabat Kemendagri dan pejabat Pemerintah Provinsi Papua.

Tiba di Merauke, Wamendagri disambut Bupati Merauke, Romanus Mbraka, bersama Bupati Asmat, Mappi, Boven Digoel bersama Forkopimda setempat dan perwakilan stakeholder.

Dalam kunjungannya, Wempi Wetipo dan rombongan langsung meninjau gedung negara yang bakal dijadikan kantor pemerintahan sementara serta Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor di Distrik Kurik yang akan menjadi lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan.

Kepada wartawan di sela peninjauan di KTM Salor, mantan bupati Jayawijaya itu menegaskan, pemilihan lokasi pusat pemerintahan di KTM Salor sangat strategis. “Tadi penjelasan Bupati Merauke kalau akses dari sini (KTM Salor,red) itu ke ke Kabupaten Mappi lebih dekat, dan juga ke Kabupaten Boven Digoel,” ujarnya.

“Jadi saya pikir memang sangat cocok, apalagi ini daerah sangat rata, dan ini dukungan infrastruktur dasarnya sudah terbangun. Terpenting sekarang adalah bagaimana ke depan dibuat konsep perencanaan pembangunan yang lebih baik,” sambungnya.

Ia berharap, ke depan dibuat konsep tata ruang yang bagus agar kawasan ini bisa menjadi role model untuk pengembangan kota masa depan di Papua Selatan.

“Diharapkan dengan komitmen Pemerintah serta dukungan masyarakat dalam proses pembangunannya ke depan, bisa lebih baik. Kita akan kawal, apalagi sekarang pak Presiden sudah tandatangani undang-undang 3 DOB nomor 14,15 dan 16,” tukasnya.

Mantan Bupati Jayawijaya dua periode ini berharap, dengan telah diundangkannya 3 Daerah Otonomi Baru oleh pemerintah, maka telah ada kepastian terkait peresmian tiga Provinsi baru tersebut.
“Nah sekarang bagaimana untuk kita, khususnya tugas Kementerian Dalam Negeri untuk menata proses perjalanan pemerintahannya,” pungkas Wetipo.

Untuk diketahui, kawasan KTM Salor berada diatas lahan seluas 152 hektar, dan diresmikan Maret 2009 silam oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kala itu, Erman Suparno.

Pembangunan KTM Salor yang berada di kawasan perbatasan RI – PNG sangat dibutuhkan untuk menegakkan kedaulatan bangsa, serta memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat transmigran, dan masyarakat lokal di sekitar lokasi transmigrasi.

Saat itu, Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze yang juga menjadi tokoh pelopor berdirinya Provinsi Papua Selatan sangat menyambut baik pembangunan KTM Salor.

Ia berharap, dengan adanya KTM Salor, segera terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik warga transmigran maupun lokal, serta pembangunan infrastruktur perkotaan di lokasi perbatasan yang selama ini tertinggal dan kurang berkembang. Kawasan KTM Salor meliputi empat distrik yaitu Distrik Kurik, Animha, Tanah Miring, dan Semangga.