Pasific Pos.com
Uncategorized

Yunus Wonda : Perhatian Pempus Hari Ini Lebih Pada Keamanan Papua, Bukan Persoalan Gonta Ganti Pejabat

Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH MH. (foto Tiara).

Jayapura – Adanya desakan dan pro kontra dari sejumlah elit politik dan tokoh masyarakat yang meminta Pemerintah Pusat (Pempus) untuk segera menunjuk penjabat Gubernur untuk mengganti posisi Lukas Enembe, SIP. MH sebagai Gubernu Papua lantaran dinilai tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan dikarenakan kondisi kesehatannya menurun, tampaknya ditanggapi serius oleh Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH. MH.

Menurut Yunus Wonda yang juga sebagai Wakil Ketua I DPR Papua bahwa permintaan itu sangat keliru dan tidak manusiawi karena dianggap telah memanfaatkan kondisi kesehatan bapak Gubernur Papua Lukas Enembe demi kepentingan politik sekelompok orang.

“Sebagai salah satu pimpinan DPR Papua dan juga Penasehat Fraksi Demokrat DPR Papua meminta kepada semua publik khususnya kepada elit elit politik yang punya kepentingan tertentu, tidak perlu banyak bicara dan menyudutkan Gubernur Lukas Enembe.

Apalagi sampai meminta pemerintah pusat segera menunjuk penjabat Gubernur Papua untuk mengganti bapak Lukas Enembe dengan alasan kesehatan serta berbagai penafsiran penafsiran yang salah,” kata Yunus Wonda kepada Pasific Pos.com lewat via telepon, Sabtu 15 Januari 2022.

Bahkan, legislator Papua ini juga menyoroti penyataan salah satu tokoh Papua, Michael Manufandu yang mana telah membuat statement bahwa pemerintah pusat tidak mampu mengambil kebijakan untuk menunjuk penjabat gubernur mengganti Lukas Enembe.

“Bahkan, dia (Michael Manufandu) ini telah memberi perumpamaan bahwa di jaman dulu pemerintah pusat pernah mengambil kebijakan untuk mengganti gubernur. Itu jaman dulu, jaman belum ada orde baru bisa diganti ketika tidak melaksanakan keinginan pemerintah pusat, maka langsung di ganti.

Pak Manufandu sebagai seorang tokoh yang juga sebagai Pamongpraja, harusnya lebih memahami dan mengerti bahwa jaman itu tidak ada aturan seperti yang ada hari ini,” ketus Yunus Wonda.

Apalagi lanjut Wonda, seorang kepala daerah yang pertama daerahnya dipilih oleh rakyat dan ketika undang undang itu berubah, maka saat itu juga kewenangan sepenuhnya ada pada rakyat.

Menurut Yunus Wonda, seorang gubernur atau seorang wakil gubernur dan Wali Kota, ketika diberhentikan itu hanya berdasarkan beberapa faktor saja.

Pertama faktor karena meninggal, kedua faktor karena kesandung kasus hukum dan yang ketiga dia sudah tidak bisa lagi melaksanakan agenda pemerintah.

“Ini, posisi bapak Gubernur Lukas Enembe sampai hari ini masih mampu, walaupun kondisi beliau memang secara fisik seratus persen belum fit secara sempurnah, tapi roda pemerintahan tetap beliau laksanakan. Dan pemerintah pusat juga tidak mau gehabah dengan mengambil keputusan yang salah karena dampaknya jadi fatal nantinya.

Selain itu, pemerintah pusat juga tidak mau menyalahi aturan karena negara ini berdiri berasaskan undang undang dan aturan. Jadi, tidak bisa negara mengambil keputusan sepihak, apalagi terkait dalam pemerintahan,”jelasnya.

Hanya saja kata Yunus Wonda, pemerintah pusat dia berhak menunjuk hanya dalam posisi carateker. Sebab, posisi carateker itu adalah kewenangan pemerintah dengan pemerintah pusat.

“Jadi kalau carateker itu berarti kewenangan bapak gubernur. Ini harus dipahami dulu ya, karena pemerintah pusat melihat persoalan Papua itu bukan persoalan gonta ganti pejabat, bukan itu. Perhatian pemerintah pusat hari ini lebih pada bagaimana keamana Papua dan kenyamanan Papua agar Papua tetap aman. Itu yang menjadi utama bagi pemerintah pusat hari ini, “tegas Yunus Wonda.

“Papua harus selalu aman dan nyaman. Karena itu sangat penting, bukan persoalan gonta ganti orang. Sekali lagi bahwa pemerintah pusat tidak punya hak untuk mengganti bapak Gubernur Lukas Enembe. Beliau ini masih dalam kapasitas sebagai gubernur bukan dalam posisi seperti yang disampaikan oleh saudara Michael Manufandu dalam statementnya, yakni karena korupsi atau meninggal dunia. Ini undang undang jelas kok, jika seorang kepala daerah dianggap sudah tidak layak lagi, itu ada undang undangnya dan aturannya,” sambungnya.

Untuk itu, dengan tegas ia meminta kepada semua publik tidak perlu lagi memainkan peran untuk masuk sebagai elit politik yang dilandasi unsur politik yang tidak baik dengan menggandeng tokoh tokoh masyarakat, tokoh tokoh adat hanya untuk mendombleng kepentingan seseorang.

“Stop semua itu, biarkan semua berjalan sesuai koridor dan ketentuan yang ada. Yang bupati laksanakan tugas sebagai bupati, yang Wali Kota laksanakan tugas sebagai Wali Kota, kita yang DPR laksanakan tugas kita sebagai wakil rakyat, yang DPRD kabupaten/kota juga laksanakan tugasnya, yang tokoh tokoh masyarakat laksanakan tugas sebagai tokoh tokoh masyarakat. Jadi, semua kita jalan dalam koridor yang sama,” ujarnya.

Sebab, tandas Yunus Wonda, merubah Papua bukan dengan mengganti sekian banyaknya pejabat yang diinginkan oleh satu dau orang. Tidak bisa, Papua tidak bisa dirubah dengan cara seperti itu.

“Papua ini harus dirubah denga cara pemahaman yang sama. Sekali lagi, bahwa terkait dengan desas desus permintaan untuk penunjukan penjabat gubernur, pemerintah pusat tidak punya kewenangan lakukan hal itu. Apalagi mengganti seorang bapak Lukas Enembe, itu satu hal yang tidak mungkin dan mustahil, tidak ada aturan itu. Apalagi posisi bapak gubernur belum dalam katagori tidak layak. Beliau ini masih memimpin pemerintahan sampai di tahun 2023. Ini tinggal setahun saja. Setelah setahun, nah disitu baru menuju 2024 maka disitu baru pemilihan carateker gubernur dan disitu juga kewenangan pemerintah pusat untuk memilih carateke untuk dilantik,” terangnya.

Pada kesempatan ini, ia juga meminta kepada semua pihak untuk saling menghargai. Karena semua orang yang dipilih oleh rakyat itu harus dihargai dan tidak perlu saling menjatuhkan.

“Ini pemerintahan berjalan dan pemerintahan juga bukan hanya di tingkat provinsi, tapi pemerintahan juga sampai di tingkat kabupaten/kota dan sampai ke distrik distrik. Itu juga namanya pemerintah. Jadi sekali lagi mari kita kembali kepada tugas kita masing masing, tupoksi kita masing masing. Dan bagi pengamat pengamat politik tentang Papua sebaiknya menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kegaduhan diantara kami sesama anak Papua,” imbuhnya.

Namun ketika disinggung soal penilaiannya terhadap pengamat politik, Yunus Wonda mengaku, masih ada sebagian pengamat politik berbicara tidak pada sasaran tapi lebih kepada kepentingan politik untuk mendombleng kepentingan satu dua orang.

“Jadi bagi saya, belum ada satu pengamat politik yang muncul yang punya dedikasi sebagai pengamat politik yang benar-benar murni,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Yunus Wonda mengajak seluruh masyarakat Papua dengan waktu yang ada untuk bersama sama bekerja
memajukan Papua tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat golongan, dan tanpa melihat Agama dan Ras. “Papua ini bisa maju ketika kita semua bisa bersatu tanpa ada perbedaan,” pungkasnya. (Tiara).

Artikel Terkait

Peduli Terhadap Korban Banjir, Keluarga Besar DPR Papua Serahkan Bantuan Bama dan Uang Tunai Rp 100 Juta

Bams

FPK Papua Bantah Bicara Politik

Bams

Forum Peduli Kemanusiaan dan Ketua Peradilan Adat Sentani Diminta Segera Minta Maaf

Bams

Lukas Enembe: Jangan Mau Diadu Domba Hanya untuk Kepentingan Politik

Bams

HUT Pemprov Papua, Ini pesan Gubernur Lukas Enembe

Bams

Prihatin Kondisi Gubernur, Dorlince Minta Lukas Enembe Fokus Pulihkan Kesehatan

Jems

Gubernur Papua Deklarasi Capres 2024, “HOAX”

Bams

APBD Papua 2022 Alami Penurunan

Bams

Gubernur Enembe Serahkan DIPA dan TKDD Senilai Rp 57,41 triliun

Bams