Soal Kebijakan Rotasi Pejabat, Bupati Yunus Wonda Akui Murni Karena Kinerja

Sentani – Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., mengakui bahwa dalam pemutasian (rotasi) pejabat atau pelantikan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator dilakukan murni karena penilaian kinerja masing-masing Pejabat.

“Kebijakan yang saya lakukan, maka kami siap bertanggung jawab. Yakni, saya dan wakil bupati akan bertanggung jawab. Hari ini saya pastikan dan mau lihat sejauh mana dia punya kinerja. Hal ini persoalan kinerja dan bertahun-tahun Satpol PP itu tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Kalau semua ikut terlibat dalam Miras, bagaimana barang (miras) ini kita mau bersihkan (berantas),” ujarnya usai membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kabupaten Jayapura Tahun 2025, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (8/5/2025).

Bupati Jayapura mengaku, bahwa pihaknya sudah mengantongi ijin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Apa yang saya putuskan itu, saya hanya bisa dengar dan biarpun kalian mau sebagai pengamat apapun itu ndak, tetapi saya akan dengar Mendagri. Ketika pak Mendagri memerintahkan saya sebagai bupati untuk mengevaluasi, baru saya akan lakukan evaluasi tersebut. Selama pak Mendagri tidak memerintahkan atau sampaikan apapun itu saya akan tetap jalan. Karena pimpinan saya adalah Mendagri, bukan ko yang suka bicara-bicara seperti sebagai seorang analisa atau pengamat,” ujarnya.

“Stop bicara-bicara sudah, macam ko ada OPD di dalam sini kah sampai mau bicara seperti itu. Lebih baik ko urus ko pu diri dulu, jangan urus orang lain,” tambahnya, tegas.

Lebih lanjut Yunus Wonda juga mengingatkan, bahwa jabatan mengandung tanggung jawab yang besar dan merupakan sebuah kepercayaan yang harus dilaksanakan.

Karena itu, Yunus Wonda berpesan agar jabatan dijadikan ajang untuk menunjukkan dan membuktikan kemampuan kerja terbaik.

“Kita tidak boleh main-main di kabupaten ini. Untuk itu, kita tidak usah berdebat masalah tersebut. Karena saya bersama pak wakil bupati akan bertanggung jawab, karena yang diputuskan itu kami sudah tau kinerja yang kami lakukan (pemutasian pejabat) itu. Sehingga kita semua sudah ditunggu oleh masyarakat, mari kita tidak usah berdebat lagi di media sosial terkait hal itu,” cetusnya.