Jayapura – Terkait dengan desas desus penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) II Kabupaten Yalimo, Anggota DPR Papua, Yakoba Lokbere mengingatkan kepada semua pihak terkait untuk lebih bijak dan harus ekstra hati – hati, karena jangan sampai terjadi konflik, sebab aturan yang diterapkan berbenturan dengan pikiran rakyat saat ini.
“Ya, saya berharap kepada KPU, Bawaslu, pengambil keputusan dengan baik dan kebijakan di pusat agar benar-benar menyikapi PSU di Yalimo agar ekstra hati – hati. Sebab, apa yang dipikirkan rakyat hari ini beda dengan yang dipikirkan para penyelenggara pemilu, karena aturan itu berbenturan dengan pikiran masyarakat,” kata Yakoba Lokbere kepada Wartawan di Jayapura, baru – baru ini.
Untuk itu, sebagai Anggota DPR Papua dari jalur Pengangkatan Wilayah Adat Laapago, termasuk Kabupaten Yalimo, Yakoba Lokbere dengan tegas meminta agar pihak terkait lebih bijak menyikapi PSU di Yalimo itu, dengan duduk bersama-sama baik Penjabat Bupati Yalimo, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri serta kandidat untuk menyamakan persepsi untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan PSU sesuai jadwal.
“Sehingga dalam hal ini kita tidak serta merta mengambil keputusan seakan – akan tidak mengedepankan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Kita tidak bisa juga mengorbankan apa yang menjadi harapan rakyat, karena apa yang menjadi harapan rakyat Yalimo, pasti pemerintahan dan kamtibmas berjalan baik, jangan sampai kejadian kemarin terulang kembali. Kita tidak mau hal itu terjadi lagi,” tegas Yakoba Lokbere.
Pada kesempatan ini juga, ia meminta kepada semua pemangku kepentingan di Yalimo untuk mengajak masyarakat dan kedua belah pihak untuk duduk bersama-sama dan harus memutuskan sesuatu dalam pelaksanaan PSU itu.
“Untuk itu, kami minta kepada Kapolda Papua demi keamanan dan ketertiban masyarakat di Yalimo agar bersama forkompinda di Yalimo dan semua elemen untuk menyamakan persepsi yang baik terhadap pelaksanaan PSU itu, sehingga kepentingan rakyat terakomodir dengan baik sehingga pemerintahan di Yalimo bisa kembali berjalan normal. karena saat ini pemerintahan disana tidak jalan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Yakoba Lokbere kembali mengingatkan, bahwa sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), agar bisa menjadi warga Negara yang baik dan mematuhi aturan.
“Apalagi, putusan MK ini kan merupakan mutlak dan mengikat,” tandas Yakoba Lokbere. (Tiara).
