Wagub: Pengadaan Barang dan Jasa Harus Berintegritas dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
Jayapura,- Wakil Gubernur Papua, Dr. Aryoko A.F. Rumaropen, S.P., M.Eng., menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas aparatur dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah saat membuka Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Level 1 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang digelar di Aula BPSDM Papua, Senin (27/7).
Menurut Aryoko, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui pengadaan barang dan jasa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparatur yang menangani proses ini wajib memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan regulasi maupun teknologi,” tegasnya.
Ia mengatakan, pelatihan teknis tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas aparatur agar semakin memahami regulasi, kebijakan, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pengadaan, pelatihan ini juga diarahkan untuk memperkuat pengelolaan aset pemerintah secara tertib dan akuntabel, meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kontrak bersama penyedia barang dan jasa, hingga memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi risiko.
Aryoko menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua mewujudkan visi Papua CERAH (Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni) melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berintegritas.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik korupsi, kolusi, konflik kepentingan, birokrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, hingga perubahan regulasi yang terus berkembang.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta tidak hanya mengejar kelulusan atau sertifikat kompetensi, tetapi benar-benar memanfaatkan pelatihan sebagai sarana meningkatkan kapasitas dan membangun karakter sebagai aparatur yang jujur, bertanggung jawab, serta berorientasi pada pelayanan publik.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan ini dengan serius, menyerap setiap materi yang diberikan, serta memanfaatkan pengalaman para narasumber dan fasilitator sebagai bekal dalam melaksanakan tugas di perangkat daerah masing-masing,” ujarnya.