Jayapura : Polemik turunnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) khususnya bagi tenaga kesehatan (Nakes) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, cukup memprehatinkan. Oleh karena itu harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Terkait dengan kemelut itu, para dokter spesialis yang ada di Jayapura datang mengadu kepada Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE, Rabu, 26 Juli 2023.
Usai pertemuan, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan, para dokter spesialis yang datang menyampaikan aspirasi mereka, di mana mereka telah bekerja dan mengabdi, serta memberikan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan yang ada di RS Dok II, RS Abepura dan RS Jiwa.
“Ini mereka sudah melayani cukup lama dan kini mereka menerima TPP yang sangat kecil dimana tadi kami dengar sangat cukup prihatin kalau dengan angka-angka sangat kecil, ada yang mereka dapat hanya Rp 2,9 satu bulan sedangkan dokter spesialis ada yang lima sampai tujuh juta ya. Ini yang angka-angka menurut kami sangat kecil. Paling tingga Rp 10 jutaan,” kata Jhony Banua Rouw kepada sejumlah Wartawan usai pertemuan dengan para Dokter Spesialis di ruang Banggar DPR Papua, Rabu, 26 Juli 2023.
Padahal kata Jhony Banua Rouw, dokter itu sekolah dokter umum, setelah selesai harus masuk dokter spesialis. Ditambah biayanya tinggi, risiko kerjanya juga tinggi dan waktu kerjanya padat.
“Bahkan, tidak ada kepastian. Ada on call mereka bisa seminggu penuh standby dan kalau ada panggilan mendadak, misalnya ada ibu yang mau melahirkan, harus segera datang meski tengah malam. Artinya beban kerja mereka ini cukup tinggi, sehingga mereka merasa apa yang mereka dapatkan itu tidak sebanding. Jadi ini yang harus kita memberikan apresiasi juga untuk mereka,” jelasnya.
Selain itu lanjutnya, para dokter itu juga menyampaikan tenaga-tenaga kesehatan (Nakes) itu sangat prihatin. kalau dengar penyataan mereka tadi, karena Nakes ada yang dapat gaji hanya Rp 1,5 sampai Rp 2 jutaan.
Artinya tandas Jhony Banua Rouw, minta maaf lebih tinggi gaji seorang ART. Seharusnya ya minimal standar UMP.
“Buat apa tiap tahun pemerintah mengumumkan UMP, lalu tidak melaksanakan apa yang diputuskan dan faktanya para Nakes ini tidak mendapatkan standart UMP. Tiap tahun kok pemerintah UMP, UMP, UMP. Tapi tidak melaksanakan apa yang kita putuskan,” ketusnya.
“Saya pikir ini menjadi hal prihatin dari kita dewan, mesti kita memberikan penghargaan dari pengabdian mereka dan kita sudah diskusikan kita akan minta untuk, ada perubahan-perubahan. Mudah-mudahan kita bisa menjawab kebutuhan mereka,” sambungnya.
Untuk itu tekan Politisi NasDem Papua itu, juga perlu melihat regulasi dimana dalam regulasi itu ada Pergub tentang TPP khusus dan ada tujuh SKPD di dalam situ. Sehingga salah satunya kita berharap yang bertambah yaitu nakes masuk di TPP khusus.
Jhony Banua menambahkan, dimana TPP khusus ini menjadi payung untuk pegawai yang betul betul kerja dengan beban kerja berat dan dengan waktu kerja yang padat.
“Mungkin itu solusi kita dan kita akan terus perjuangkan untuk bagaimana mereka dapat tunjangan yang layak,” terangnya. (Tiara).
