Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Terkait Penembakan di Nduga, Pansus Kemanusian DPR Papua Sepakat Turun ke TKP

Penembakan di Nduga
Pimpinan dan anggota Pansus Kemanusiaan DPR Papua, ketika memberikan keterangan pers di kantor DPR Papua, Rabu (22/7).

Jayapura, – Guna menyikapi insiden penembakan terhadap dua warga di Kabupaten Nduga beberapa hari lalu, Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua, sepakat akan turun langsung ke Kabupaten Nduga.

Namun untuk saat ini Pansus Kemanusiaan DPR Papua belum bisa memberikan komentar terkait insiden penembakan yang terjadi di Kabupaten Nduga, pada akhir pekan kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan, Namantus Gwijangge mengatakan, hal itu disebabkan lantaran Pansus Kemanusiaan DPR Papua belum turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sehingga, Pansus Kemanusiaan DPR Papua merencanakan akan turun langsung ke daerah tersebut. (Nduga.red).

“Karena kita belum sampai disana, jadi kami belum bisa sampaikan informasi. Karena bisa saja salah bisa juga benar. Jadi kami rencanakan akan hadir dalam rapat forkompinda di Nduga,” kata Namantus Gwijangge saat memberikan keterangan pers di kantor DPR Papua, Rabu (22/7).

Menurutnya, dengan hadirnya Pansus Kemanusiaan DPR Papua dalam rapat forkompinda nanti, pihaknya bisa mendapat informasi dari berbagai sumber. Sehingga Pansus Kemanusiaan DPR Papua bisa bertindak dan menyampaikan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Jadi soal kejadian dan lain lain, kita akan kesana karena ada bupati dan pemerintah disana. Kemudian ada pihak keamanan yang sedang tangani. Kita akan cek semua kejadian,” jelasnya.

Namun setelah itu kata Namantus Gwijangge, pihaknya juga akan menyampaikan pernyataan setelah dari sana.

“Jadi kami masih menunggu informasi kapan ada rapat forkompinda. Tapi kami akan hadir disana,”ujar Politisi Partai Perindo itu.

Hal senada dikatakan, Anggota Pansus Kemanusiaan, Ferdinando Bokowi mengatakan bahwa, untuk saat ini pihaknya belum bisa banyak komentar. Sebab, pihaknya juga masih sangat membutuhkan data lengkap untuk menjawab berbagai persoalan Nduga.

Namun disisi lain lanjut Ferdinando Bokowi, yakni menghilangkan nyawa manusia, itu merupakan tindakan berdosa.

Padahal kata legislator Papua itu, ada alternatif lain yang bisa ditempuh jika memang ada kecurigaan terhadap kedua korban tersebut.

“Jadi tidak asal main tembak langsung karena ini negara hukum, dan ini menyangkut nyawa manusia. Jadi kalau memang ada sisi lain yang dicurigai, ada prosedur hukum bukan langsung tembak,” tandas Ferdinando Bokowi.

Terkait dengan kejadian itu, pihaknya hanya bisa mengutuk tindak kekerasan yang sudah dilakukan oknum terhadap kedua korban tersebut. Apalagi kedua korban itu juga merupakan warga negara Indonesia.

“Jadi memang elum bisa beri komentar karena data simpang siur. Dari kelompok sebelah katakan (korban) ini warga sipil. Sedangkan bupati katakan, kelompok separatis. Jadi belum bisa di buktikan. Untuk itu kita harus turun kesana sehinga dapat melihat secara jelas,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Kemanusian, Feryana Wakerkwa mengatakan,pada dasarnya Pansus Kemanusiaan sudah setuju dan sepakat bahwa membunuh merupakan tindakan melanggar hak dasar manusia. Apalagi Indonesia ini merupakan negara hukum.

“Ada proses yang harus dilakukan ketika orang itu dicuriga. Jadi kalau langsung tembak di tempat, itu kesannya tidak layak,” kata Feryana.

Oleh karena itu Feryana menyarankan, kepada pemerintah pusat harus mengedepankan pendekatan yang tidak berbau militer dalam menyelesaikan masalah Papua. Sebab saat ini kepercayaan orang asli Papua (OAP) terhadap pemerintah pusat sudah tidak ada.

“Ini kan sudah masuk dalam kasus pelanggaran HAM, ditambah lagi dengan kasus yang terjadi di Nduga ini,”tandas Feryana Wakerkwa yang juga Sekretaris Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM.

Menurutnya, untuk tetap memegang kepercayaan rakyat Papua, pemerintah Indinesia seharusnya memberikan solusi, agar rakyat Papua tahu mereka harus tempuh jalur apa.

“Sebab tidak bisa setiap saat, ketika ada warga yang dibunuh, itu dikatakan mereka dari pihak sebelah. Tapi bagaimana caranya untuk mengIndonesiakan orang Papua ini. Jadi harus ada pendekatan-pendekatan tertentu yang dipakai,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Oleh karena itu, pihaknya berharap ada pendekatan-pendekatan yang dipakai selain pendekatan militer.

“Tapi kami sebagai perwakilan rakyat yang ada dalam satu lembaga ini, sangat mengutuk penembakan yang terjadi, karena kami anggap itu sangat tidak manusiawi,” tekannya.

Sementara itu, anggota Pansus Kemanusiaan lainnya, yakni Elly Wonda menambahkan, pihaknya tetap sepakat dan komitmen turun ke Nduga untuk menggali infornasih yang lebih akurat.

“Jadi kapan pun kami akan turun, itu kami belum tahu, karena kami juga masih menunggu informasih dari sana. Tapi kami telah sepakat untuk turun mencari informasih yang sebenar-benarnya. Itu sudah jadi komitmen kami Pansus Kemanusian DPR Papua,” tegas Elly Wonda.

Artikel Terkait

Legislator Papua Soroti Kasus Penembakan di Nduga dan Intan Jaya

Ridwan

Intan Jaya Bergejolak, Wagub Minta Bupati Kembali ke Daerahnya

Bams

Saling Tuding, Perihal Penembakan Pendeta Di Intan Jaya

Ridwan

Komnas HAM Pastikan Kasus Fait Usai

Ridwan

Kontak Tembak Kembali Lagi Terjadi Di Intan Jaya

Ridwan

Pansus Kemanusiaan DPR Papua Usulkan Pembentukan Tim Lintas Terpadu

Tiara

Yan Mandenas Serahkan Kronologis Penembakan Pendeta di Intan Jaya Kepada Panglima TNI

Bams

Pansus Kemanusiaan DPR Papua : Usut Tuntas Pelaku Penembakan Tokoh Agama di Intan Jaya

Tiara

Kapolda : Kasus Penembakan Pendeta Dipropaganda Untuk Sidang PBB

Ridwan