Tahun ini, 2.100 Rumah Tak Layak Huni di Papua Direnovasi
JAKARTA – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengungkapkan Pemerintah Provinsi Papua akan menggenjot program bantuan perumahan bagi masyarakat melalui skema rumah subsidi, renovasi rumah, hingga pembangunan rumah susun. Hal ini disampaikan Fakhiri usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Menurut Fakhiri, pertemuan tersebut membahas sinkronisasi lintas kementerian terkait kebijakan, regulasi, hingga pendataan penerima manfaat program perumahan.
“Terkait pertemuan tadi kami (Pemprov) dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, itu menyangkut program bantuan rumah subsidi, renovasi rumah, serta pembangunan kawasan permukiman melalui skema KPR,” katanya.
Ia menjelaskan, koordinasi terpadu menjadi kunci agar pelaksanaan program di daerah berjalan optimal. Selain regulasi, basis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjadi rujukan utama dalam menentukan kebutuhan riil masyarakat Papua.
“Data BPS menunjukkan angka kebutuhan perumahan di Papua cukup tinggi. Tapi kita juga memahami kondisi sosial-budaya masyarakat Papua, yang mana dalam satu rumah bisa dihuni beberapa generasi, sampai cucu,” jelasnya.
Karena itu, Fakhiri mengaku tidak terlalu terkejut dengan tingginya angka kebutuhan rumah di Papua. Justru kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk mempercepat realisasi program perumahan.
Untuk tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua menargetkan penyaluran sekitar 14 ribu unit rumah dalam berbagai skema bantuan.
Sementara untuk tahap awal tahun 2026, pekerjaan fisik akan dimulai pada Maret dengan alokasi sekitar 2.100 unit bantuan renovasi rumah.
“Selain itu, ada juga lima unit rumah susun yang akan dibangun. Ini segera kita realisasikan dengan menggandeng balai perumahan,” ujarnya.
Untuk rumah susun, kata Fakhiri rencananya akan dibangun di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.
Fakhiri menegaskan, percepatan pembangunan perumahan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua sekaligus mendukung program nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
“Harapan kami, melalui kolaborasi pusat dan daerah, kebutuhan dasar masyarakat, khususnya papan, bisa terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.