Jayapura – Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengakui situasi kemanan di berbagai daerah di Papua usai penangkapan Gubernur Lukas Enembe (LE) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/1/2023) kemarin sempat memanas.
“Jadi secara keseluruhan, situasi kemanan di Papua pasca penangkapan pak Gubernur LE memang ada peningkatan baik di Jayapura sendiri maupun di Pegubin dan di daerah lainnya. Hal ini dikarenakan, ada beberapa masyarakat yang kita sayangkan belum paham ataupun terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar,” ungkap Pangdam kepada wartawan di Base Ops Lanud Silas Papare, Rabu (11/1/2023).
Oleh karena itu, Pangdam berharap peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, bersama-sama untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa proses hukum yang dialami pak Gubernur harus dilakukan.
“Sebab seperti yang kemarin kita lihat, pak gubernur sudah menerima karena ini merupakan satu proses hukum. Soal nanti pembuktian beliau bersalah atau tidak, yang penting beliau harus menjalani dan membuktikan itu. Nah ini yang harus disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat bersama-sama mengkawal proses hukum ini,” imbaunya.
Dikesempatan itu juga, Pangdam menegaskan, Pemerintah Pusat tidak ada niat untuk menyudutkan Gubernur Lukas Enembe. “Jadi tidak ada seperti itu, itu tidak benar. Yang ada saat proses hukum ini terjadi, karena ada bukti dan ada data tentang penyelewengan yang harus dipertanggungjawabkan oleh beliau. Nah, Kesempatan inilah beliau dibawa ke Jakarta untuk menjelaskan apakah itu termasuk pelanggaran hukum atau tidak,” jelasnya.
“Untuk itu, mari kita menunggu sembari berdoa semoga bukti-bukti yang ditemukan itu minimal sedikit meringankan. Minimal dapat terjadi keringanan hukum atau proses hukumnya ini dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Papua,” ajak Pangdam menambahkan.
Menurut Pangdam, soal apakah beliau (gubernur) akan bebas, ini mungkin sekali bisa terjadi sebab sebelumnya ada juga pejabat pemerintah daerah yang sudah ditangkap tetapi saat diperiksa dan tidak terbukti dibebaskan.
“Jadi peluang itu, masih ada. Maka dari itu, mari kita doakan semoga proses hukum ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya,” tukasnya.
Sementara untuk menanggapi gejolak yang terjadi di sejumlah daerah, dirinya telah berkoordinasi dengan Kapolda Papua untuk meningkatkan kesiapsiagaan, serta himbauan kepada masyarakat, khususnya di daerah pegunungan yang akan dilakukan secara bersama-sama.
“Saya mendengar telah adanya isu-isu akan ada aksi-aksi balas terhadap masyarakat pendatang, maka itu informasi-informasi seperti begini saya sangat sayangkan, karena saya juga orang timur, untuk itu mari kita sama-sama dari timur, budaya-budaya seperti begini tidak ada dari leluhur kita, tetapi budaya kita selalu menghargai siapapun pendatang. Yang salah kita bilang salah, dan yang benar kita bilang benar,” ujarnya.
Pangdam juga mengingatkan agar seluruh masyarakat tidak melakukan aksi-aksi yang dapat memperkeruh suasana. “Jadi tidak boleh melaksanakan aksi-aksi yang nantinya dapat memperkeruh suasana, menambah permusuhan, korban dan pelanggaran hukum. Ingat, kita warga negara semua sama dimata hukum,” pungkasnya
