Pesta Babi dan militerisme dalam perspektif Profesor Salim Said.

Habelino Sawaki, SH., MSi (Han)
Alumni Unhan

Film dokumenter Pesta Babi tidak bisa diperlakukan seperti film biasa. Ia masuk ke wilayah yang selama ini dijaga ketat oleh negara: narasi tentang Papua. Bagi Prof. Salim Said, setiap karya yang berani membalik frame resmi negara tentang pembangunan akan segera dibaca sebagai ancaman politik. Film ini memotret bagaimana proyek food estate dan ekspansi korporasi bukan hadir sebagai penyelamat, melainkan sebagai kekuatan yang merampas tanah adat dan merusak ritus masyarakat Marind, Awyu, Muyu. Di sinilah letak bahayanya bagi negara: ketika narasi tandingan berhasil menyentuh ranah moral dan sejarah, legitimasi pembangunan ikut runtuh.

Salim Said selalu menegaskan bahwa militerisme di Indonesia tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah perpanjangan tangan negara dalam menjaga stabilitas yang dipahami secara sempit. Papua, dalam logika itu, bukan sekadar daerah tertinggal. Ia adalah wilayah geopolitik strategis, lumbung sumber daya, sekaligus simpul ancaman disintegrasi. Maka wajar jika setiap kritik terhadap kebijakan di Papua langsung dipindahkan ke kerangka keamanan nasional. Pemutaran Pesta Babi yang dibubarkan dan dikecam aparat bukanlah insiden kebetulan, melainkan refleks lama negara yang terbiasa mengelola konflik dengan cara represif.

Perubahan zaman membuat militerisme harus berhadapan dengan medan baru: perang informasi. Salim Said memahami betul bahwa kekuasaan hari ini tidak hanya diukur dari jumlah pasukan, tetapi dari kemampuan menguasai persepsi publik. Di era digital, film, video viral, dan kampanye HAM menjadi senjata yang lebih efektif daripada peluru. Pesta Babi adalah contohnya. Ia tidak menembak, tetapi merusak kepercayaan. Ia tidak menyerukan merdeka, tetapi memperlihatkan bahwa negara hadir bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai fasilitator ekspansi modal. Bagi militer, ini jauh lebih berbahaya karena menyerang akar legitimasi.

Masalahnya, negara kerap terjebak dalam ilusi kontrol. Dengan membubarkan pemutaran dan menutup ruang diskusi, negara mengira konflik bisa diredam. Padahal menurut Salim Said, pola ini sudah gagal sejak Orde Baru. Ketika ruang publik sipil ditutup, narasi akan mencari jalannya sendiri ke luar negeri. Di sanalah Papua berubah dari persoalan domestik menjadi isu internasional. Kritik yang awalnya lokal berubah menjadi amunisi bagi jaringan aktivisme global. Negara yang ingin menjaga kedaulatan justru kehilangan monopoli cerita tentang Papua.

Maka Pesta Babi bagi Salim Said adalah ujian bagi kedewasaan politik negara. Militerisme yang hanya mengandalkan kekerasan dan sensor hanya akan menunda ledakan, bukan menyelesaikannya. Penyelesaian Papua tidak akan datang dari barak atau proyek strategis, melainkan dari keberanian negara mengakui realitas masyarakat adat dan membuka ruang dialog yang jujur. Jika tidak, maka perang narasi akan terus berlanjut, dan dalam perang itu, negara yang paling sering kalah adalah negara yang paling takut pada kritik.