Pasific Pos.com
Papua Selatan

Perpres 64/2020: Pemerintah Beri Bantuan Untuk Peserta JKN-KIS Kelas III

Perpres 64/2020
Staf BPJS Merauke saat melayani peserta di kantor (foto:ist)

MERAUKE,ARAFURA,-Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Berdasarkan rilis yang diterima dari pihak BPJS Cabang Merauke kemarin, dikatakan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung. “Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas II,” jelas Iqbal, Rabu (13/05).

la menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas II. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaĆ­tu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas I, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal. Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, lanjut Iqbal, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas II. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas II tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” tambahnya. Iqbal juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKN- KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan. “Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif.

Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya. Informasi lebih lanjut hubungi: Humas BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Kantor Pusat :OBPJSKesehatanRIInstagram : abpjskesehatanri Facebook : BPJS Kesehatan Twitter +62 21 424 6063 Youtube BPJS Kesehatan bumasbria-keschatan.go.idWebsitewww.tpis-kenehatango.idKompasiana : BPJS Kesehatan Kaskus :bpjskesehatan.

Artikel Terkait

Pemda Diminta Berikan Pelayanan Kesehatan Kepada OAP Dari Dana Otsus

Tiara

Achmad : Penyesuaian Lebih Kepada Suistainabilitas

Arafura News

Belum Punya NIK, Warga Di Sejumlah Kampung Belum Terdaftar

Arafura News

BPJS Kesehatan Apresiasi Peran Media

Arafura News

Tidak Ada Keraguan, Alowesius Merasa Beruntung Ada Program JKN-KIS

Arafura News

BPJS Kesehatan Perkenalkan Aplikasi Gilang

Arafura News

Achmad : Untuk PBI Tidak Ada Penonaktifan

Arafura News

Lewat Mobile JKN, Herlina Bisa Akses Data Dengan Mudah

Arafura News

Punya JKN-KIS, Tak Perlu Kuatirkan Biaya Persalinan

Arafura News