Pasar Skouw Jadi Milik Pemprov Papua, Zona Inti PLBN Diserahkan ke BNPP
Jayapura,- Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia resmi melakukan tukar guling atau hibah aset berupa Pasar Skouw dan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Proses serah terima hibah yang berlangsung di Kantor BNPP Skouw, Jumat (16/5), dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong, Penjabat Sekretaris Daerah beserta jajaran kepala OPD, serta Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin.
Penjabat Gubernur Ramses Limbong menjelaskan bahwa, hibah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menertibkan administrasi pengelolaan aset di kawasan perbatasan negara.
Ia menjelaskan, tanah tempat berdirinya kantor PLBN dan Pasar Skouw merupakan milik Pemprov Papua yang pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PUPR pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Tanah di zona inti PLBN kami hibahkan kepada BNPP sebagai aset tetap mereka. Sebaliknya, Pasar Skouw beserta seluruh fasilitasnya diserahkan kepada Pemprov Papua untuk dikelola,” ujar Ramses.
Ramses juga menekankan pentingnya percepatan proses hibah aset lainnya antara BNPP dengan institusi seperti Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih, agar seluruh pengelolaan aset negara di wilayah perbatasan dapat berjalan tertib dan efektif.
Ia menambahkan, kawasan perbatasan RI–PNG merupakan salah satu indikator kedaulatan negara yang harus dikelola dengan baik, aman, serta bisa dimanfaatkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Pasar Skouw akan dioptimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan,” katanya.
Meskipun telah dilakukan serah terima aset, Ramses mengingatkan kepada dinas teknis pengelola pasar agar tetap menjalin komunikasi dengan para ondoafi atau ondofolo setempat. Hal ini penting agar masyarakat adat memahami bahwa pasar tersebut kini merupakan aset resmi milik Pemprov Papua.
“Pendekatan dengan para ondoafi sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi saat pasar mulai dioperasikan. Kita ingin semua pihak mendukung agar pengelolaan kawasan ini berjalan baik dan memberikan manfaat luas,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi BNPP RI, Dr. Nurdin, mengapresiasi dukungan
penuh dari Pemerintah Provinsi Papua atas kelancaran proses hibah aset, termasuk penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua. Hibah ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola wilayah perbatasan, sekaligus wujud komitmen menjaga kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” tegasnya.