NPL Gross BPR di Papua Turun Signifikan, Ternyata Ini Penyebabnya
Jayapura – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis kinerja industri jasa keuangan sepanjang 2024. Dari data yang telah dipaparkan, secara umum kinerja lembaga jasa keuangan di wilayah Papua (6 provinsi) relatif terjaga dan juga masih berjalan aman, stabil dan tumbuh dengan baik.
Sejalan dengan itu, OJK pun berharap tahun 2025 ini kinerja industri jasa keuangan tetap terjaga agar dapat mendukung perekonomian di wilayah ini.
Kepala Bagian Pengawasan Industri Jasa Keuangan OJK Papua, Yosua Rinaldy menjelaskan, kinerja keuangan sektor perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat atau BPR mengalami pertumbuhan positif.
Mulai dari dana pihak ketiga atau DPK, kredit yang diberikan, aset hingga loan deposit ratio mengalami pertumbuhan signifikan.
“Kondisi ini juga ditopang dengan risiko kredit non performing loan atau NPL gross dari yang sebelumnya berada di angka 16,28 persen pada Desember 2023, turun menjadi 2,98 persen pada posisi yang sama tahun 2024,” jelas Yosua dalam kegiatan Bincang Bareng Media di Jayapura, Rabu (26/2).
Yosua mengungkapkan, penurunan yang signifikan pada NPL gross BPR pasca ditutupnya BPR Arfak Indonesia yang beralamat di Manokwari, Papua Barat pada 17 Desember 2024.
Dia mengatakan, sebelum dicabut izin usahanya, BPR tersebut memberikan andil NPL cukup tinggi.
Selain NPL BPR, rasio NPL perbankan umum juga mengalami penurunan dari 2,50 persen menjadi 2,37 persen atau turun 0,13 persen pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
“Namun pada perbankan syariah, non performing financing atau NPF mengalami kenaikan 0,26 persen dari 0,58 persen menjadi 0,84 persen,” ungkap Yosua tanpa menyebutkan penyebabnya. (Zulkifli)