Masyarakat Khenambai Umbai Desak Pemberhentian Rudi Bukanaung dari Jabatan Ketua DPRK Jayapura
SENTANI ,- Masyarakat Khenambai Umbai, Kabupaten Jayapura, mendatangi Kantor DPW Partai NasDem Provinsi Papua di Sentani, Jumat (10/4/2026), untuk menyampaikan aspirasi agar Rudi Bukanaung diberhentikan dari jabatan Ketua DPRK Jayapura.
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Papua sekaligus Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, menerima aspirasi masyarakat menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian serius partai untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku di internal Partai NasDem.
“DPW Partai NasDem berterima kasih kepada masyarakat Khenambai Umbai yang datang dengan tertib menyampaikan aspirasi. Kami bersyukur karena semuanya berjalan baik,” ujar Alberth.
Ia menjelaskan bahwa, Gedung DPW Partai NasDem Papua didedikasikan untuk masyarakat Papua dan terbuka untuk berbagai aktivitas publik. Mulai dari penyampaian aspirasi, pertemuan organisasi atau lembaga, kegiatan antar partai politik, acara keagamaan, olahraga, hingga kegiatan keluarga dan masyarakat adat.
Selain itu lanjutnya, gedung tersebut juga digunakan untuk menjalankan fungsi utama partai dalam merekrut serta mempersiapkan pemuda Papua menjadi calon pemimpin politik masa depan.
“Tempat ini kami buka seluas-luasnya agar bisa berkontribusi bagi kemajuan Papua,” jelas Alberth Merauje.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi, baik lisan maupun tertulis, akan diteruskan kepada Ketua DPW Partai Nasdem Papua sesuai mekanisme partai. Semua aspirasi akan dipertimbangkan.
Selain itu, DPW juga menunggu surat resmi dari Badan Kehormatan(BK) DPRK Jayapura sebagai bagian penting dari proses verifikasi. Hampir semua aspirasi ini ada dalam ranah teman teman DPRK Jayapura dibicarakan di internal DPRK sesuai mekanisme yang ada.
“Semua aspirasi akan kami pertimbangkan. Jika ada bukti pelanggaran etika atau tata tertib dewan, tentu dapat dikenakan sanksi. Kami hanya menunggu keputusan dari pengurus dan DPP,” tandas Alberth yang juga merupakan anggota Komidi IV DPR Papua.
“Terimakasih sudah sampaikan aspirasi, jadi Kita berdoa semua karena waktu yang diberikan sangat singkat yaitu satu minggu untuk mereka akan mendengar keputusan atau aspirasinya menjawab seperti apa,”terangnya.
Pada kesempatan tersebut Politisi Partai NasDem itu mengimbau massa agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam aksi tersebut, Koordinator aksi, Petersina Selly membacakan tujuh poin pernyataan sikap, yaitu:
Menuntutnya, pergantian Ketua DPRK Jayapura karena dinilai tidak bekerja sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tatib DPRK Jayapura. Sehingga menolak gaya kepemimpinan yang dianggap tidak dipercaya masyarakat.
Ia menegaskan dalam amanat UU Otsus Papua Nomor 2 Tahun 2021, yang mengutamakan hak politik Orang Asli Papua (OAP) dalam jabatan pimpinan legislatif.
Koordinator aksi, Petersina Selly menyampaikan bahwa pergantian Ketua DPRK Jayapura karena dinilai tidak bekerja sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tatib DPRK Jayapura, dan menolak gaya kepemimpinan Rudi Bukanaung yang dianggap tidak dipercaya masyarakat.
Bahkan, Petersina Selly menilai penunjukan ketua non-OAP sebagai pelecehan harkat dan martabat SDM OAP, mengingat dari 38 kursi DPRK Jayapura diisi OAP 29 orang dan dan Non OAP 9 orang .
Selain itu, ia juga menyoroti dugaan penggunaan dana rakyat untuk perjalanan Jayapura–Manado lebih dari 10 kali pada tahun 2025, disaat Pemda Kabupaten Jayapura dihadapkan dengan efisiensi Anggaran masalah pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.
Untuk itu, ia eminta Ketua Umum DPP NasDem menyelamatkan marwah partai dari “virus berbahaya dan mematikan.”
Namun ia pun mengapresiasi kepemimpinan Mathius Awoitauw sebagai Ketua DPW NasDem Papua, yang menjaga dominasi kursi NasDem di DPRK Jayapura selama tiga periode.
Dengan demikian aksi unjuk rasa tersebut berlangsung kondusif, dan seluruh massa kembali dengan aman setelah aspirasi diterima DPW Partai NasDem Papua. (Tiara).