Komitmen Polairud Polres Merauke Optimalkan Perlindungan Dan Pengamanan Masyarakat
MERAUKE-Kasat Polairud Polres Merauke, AKP M. Chandra, S.Tr.K., S.I.K mengemukakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat.
Apalagi wilayah laut Merauke memiliki kondisi yang cukup kompleks karena terkait dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa sehingga berpengaruh pada sektor perekonomian dan lain sebagainya.
Pintu masuk Papua Selatan salah satunya dari Merauke. Berbagai upaya dilakukan dengan mengoptimalkan personil dan fasilitas yang ada di Polairud.
Di antaranya dengan memberdayakan yang namanya Polisi RW yang merupakan tupoksi dari polisi di wilayah tersebut. Jadi di mana polisi itu tinggal maka dia bertanggung jawab terhadap keamanan di wilayah itu.
Selain itu ada pula yang disebut program Quick Wins yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program Quick Wins Polri (Akselerasi Transformasi) adalah inisiatif strategis Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pelayanan melalui percepatan reformasi birokrasi, digitalisasi, serta respon cepat terhadap keluhan masyarakat.
Program ini berfokus pada pelayanan publik humanis, optimalisasi media sosial, serta penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
“Jadi kita mengumpulkan nelayan untuk memberikan edukasi terkait hal-hal penting yang berhubungan dengan perairan. Kita sharing dan membuka sesi tanya jawab dengan mereka sehingga benar-benar paham, ” ungkapnya kepada Pasific Pos di Pos Polairud, Rabu (6/5). Ia mengungkapkan, dengan luasnya wilayah laut maka dukungan fasilitas sangat dibutuhkan.
Namun diakui sarana prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas. Meskipun begitu pihaknya tetap mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.
Tahun ini pihaknya mendapat bantuan dari Mabes Polri berupa 1 unit swamp boat atau perahu rawa (airboat). Patroli terus digencarkan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan BBM.
Dalam hal ini patroli fokus pada jam-jam rawan dan tetap mengoptimalkan pos-pos yang ada. Lebih lanjut ia mengemukakan, tindak pidana yang menonjol dan kerap terjadi adalah tidak adanya surat ijin berlayar dan pelanggaran wilayah laut.
Nelayan saat berlayar memasuki wilayah laut negara lain, yaitu PNG dan Australia. Masih banyak juga yang tidak mengurus surat ijin. Oleh sebab itu ia menghimbau agar masyarakat khususnya nelayan tidak melupakan surat ijin karena sangat bermanfaat dalam pelayaran.(Iis)