Jayapura – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Papua melakukan kunjungan kerja dan pengawasan pelaksanaan pembagunan Infrasruktur di dermaga danau belakang Terminal Tipe B Waena, Distrik Heram Kota Jayapura, Kamis 18 November 2021.
Dari hasil kunjungan kerja itu, didapati masih ada masalah hak ulayat yang belum diselesaikan, lantaran saat ini tengah disiapkan anggarannya, sehingga terjadi pemalangan waktu itu. Untuk itu Komisi IV DPR Papua akan memediasi Ondoafi setempat sebagai pemilik hak ulayat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, yang merupakan mitra OPD Komisi IV DPR Papua.
“Beberapa waktu lalu kami memang melihat terjadi pemalangan, sehingga kami DPR Papua mencoba untuk mediasi dan mempercepat proses pembayarannya. Dan hari ini kami turun ke dermaga danau belakang Terminal Tipe B Waena untuk mendengar secara lansung dari pihak pemilik hak ulayat dalam hal ini Ondoafi dan juga Dinas Perhubungan, serta bagaimana langkah selanjutnya agar Terminal ini tidak lagi di palang sehingga dapat di fungsikan kembali,” kata Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE kepada Pasific Pos, disela sela kunjungan kerja Komisi IV DPR Papua bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua di Dermaga danau belakang Terminal Tipe B Waena, Kota Jayapura, Kamis 18 November 2021.
Terkait masalah pemalangan ini kata Beatrix Monim, memang ada kaitannya dengan pembayaran ganti rugi tanah untuk Terminal. Tapi itu akan dibayarkan dan sudah selesai sehingga tidak ada masalah lagi dan pemalangan juga sudah di buka.
Sementara terkait dengan pembangunan dermaga lanjut Beatrix Monim, itu merupakam program dari Kementerian yaitu Bus Air 2 unit, sehingga dibangun dermaga itu.
“Kita berharap tujuan dari pembangunan dermaga ini. agar ada konektivitas antar moda di Perhubungan ini bisa diakses dan bisa dilakukan disemua wilayah seperti ini. Baik dari darat ke perairan, atau laut maupun danau, tetapi juga dengan udara. Jadi konek aktivitas antar moda ini bisa dipusatkan di satu tempat. Jadi kalau sekarang ke terminal pemerintah provinsi sudah buat kemudian dermaga Bus Air ini dengan program dari Kementerian 2 unit itu sudah didapatkan berarti sekarang permasalahannya ada tuntutan ganti rugi,” ujar Beatrix Monim.
Menurutnya, tentu pemerintah tidak mungkin langsung membayar karena tadinya itu adalah perairan yang kemudian telah terjadi penimbunan, maka dibicarakan bagaimana dengan masalah penyelesaian dan kompensasi yang harus dilakukan terhadap kepemilikan masyarakat adat
“Ini yang kita turun untuk melihat langsung sehingga kemudian tidak terjadi kesalahan-kesalahan pembayaran yang dapat menimbulkan dampak dan masalah hukum selanjutnya bagi pemerintah secara khusus Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, kita harus melihat ini secara cermat,” jelasnya.
Untuk itu, Komisi V DPR Papua meminta masyarakat ikut mendukung program pemerintah yang tentunya manfaat ini juga akan berdampak bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat adat tetapi masyarakat yang berada disekitar kawasan dermaga juga dapat menggunakan akses itu.
“Baik itu yang ada disekitar kawasan danau Sentani, khususnya di wilayah Sentani Timur yang akan menggunakan akses itu. Karena dermaga yang di Waena itu kan khusus untuk Sentani Timur tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat lain,” tuturnya.
Hanya saja, kata Beatrix Monim, pihaknya mengharapkan adanya kerjasama yang baik dari masyarakat pemilik hak ulayat sehingga program pemerintah ini terus berjalan.
“Dan proses pembangunan tidak putus sampai disini, dikarenakan adanya pemalangan-pemalangan. Tapi bagaiamana kita harus bicarakan dan selesaikan supaya dermaga ini bisa digunakan dan difungsikan secepatnya,”tukasnya.
Apalagi pembangunan dermaga bus air ini sangat bermanfaat karena disana nanti akan diatur penggunaan bus air ini dengan trayek trayek yang akan diatur penggunaannya terkait dengan tarif angkutan.
“Tarif angkutan itu akan diatur sehingga subsidi pemerintah didalamnya dan tarif angkutan bus air ini akan menjadi muda.
Karena bus air itu subsidi dari Kementerian, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Papua harus ada kebijakan, agar tarifnya tidak terlalu besar, sehingga itu memudahkan masyarakat untuk lakukan aktivitas dari danau ke darat, tau yang dari darat ke danau,” paparnya.
Oleh karena itu, tandas Beatrix Monim, untuk membangun konektivitas ini, pihkanya harus memanilisir biaya biaya yang tinggi akibat dari perjalanan biaya biaya transportasi yang tinggi ini.
“Ini kita memanilisir tujuan dilakukan pembangunan dermaga dan juga ada bus air 2 unit dari Kementrrian ini, maka kita mencoba konektivitas itu,” tandas Beatrix Monim.
Bahkan, ungkapnya, masyarakat hanya butuh 5 menit untuk menuju ke dermaga lalu naik ke bus air menuju ke kampun. Semua bisa terjangkau dan lebih murah bahkan ini juga untuk menggenjot perekonomian masyarakat, bawa hasil dari danau lalu kemudian dijual dan masyarakat pun pulang dengan tidak menimbulkan biaya yang paling besar.
“Jadi harapan kami, masyarakat adat harus mendukun program pemerintah ini. Mari mendukung pemerintah dan kita bicarakan bersama untuk kepentingan bersama. Toh terminal dan dermaga yang dibangun tidak digunakan oleh pemerintah saja, tapi itu nanti akan menjadi milik masyarakat,” ungkapnya.
Dikatakan, meskipun asset itu milik penerintah, tapi asset itu disiapkan untuk masyarakat untuk digunakan secara gratis.
Sementara hasil kunjungan kerja pembangunan dermaga yang ada di Holtekamp, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Herlin Beatrix Monim mengatakan, jika pembangunan dermaga atau pelabuhan di Holtekamp ini masih rencana feasibility studi atau study kelayakan
“Terkait dengan kunjungan kami untuk rencana pembangunan dermaga di Holtekamp, nah ini juga kan masih rencana studi kelayakan. Jadi kita studi kelayakannya, tapi kita berharap dari studi kelayakan ini dilihat dengan baik dan ditinjau bagaimana dari sisi ekonomisnya dan pemanfaatannya bagi masyarakat. Nah kita juga harus lihat semua itu,” jelas Beatrix Monim.
Oleh karena itu Betarix Monim menambahian, pihaknya bersama Kadis Perhubungan beserta jajarannya turun untuk melihat kondisi pembangunan dermaga itu, yang saat ini sedang dilakukan pembangunan jalan.
“Hanya saja kita tidak bisa sampai keatas, karena ditutup dan belum bisa di jangkau tetapi kita meminta agar Dinas Perhubungan dapat benar-benar menempatkan pembangunan dermaga ataupun pembangunan pelabuhan pelabuhan lainnya itu, benar benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan bisa difungsikan untuk masyarakat terutama masyarakat yang sulit terjangkau yang hanya menggunakan transportasi laut, sehingga harus ada satu titik pertemuan disitu yang juga bisa digunakan bersama oleh masyarakat,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, D. Wondanak Telenggen mengatakan, pada prinsipnya pihaknya menyambut baik selaku mitra Komisi IV DPR Papua, karena ini bagian dari pada pengawasan.
“DPR menjakankan fungsi kontrol pengawasan untuk melihat pelaksana riil di lapangan dan kami dari dinas tidak keberatan dan kami menyambut baik hubungan kerjasama yang ada ini. Jadi sebagai mitra kami tidak keberatan untuk membantu DPR dalam hal ini Komisi IV DPR Papua,” ungkapnya.
Apalagi kata Kadis Perhubungan itu, ini bagian dari fungsi kontrol DPR terhadap pihaknya (Dinas Perhubungan).
Pada kesempatan ini Kadis Perhubungam juga menjelaskan, terkait pembayaran hak ulayat bukan belum di bayarkan karena saat ini tengah dipersiapkan anggarannya.
“Total anggaran yang diminta itu sebesar Rp 1 milyar lebih (satu milyar seratu delapan puluh juta rupiah) . Pos anggarannya sudah ada tapi saat ini kita dalam proses persiapan SPM untuk SPD lalu kita anggarkan,” jelasnya.
Kadis Perhubungan ini pun menambahkan. jika kehadiran Komisi IV DPR Papua di kawasan dermaga Teminal Tipe B Waena untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan juga persoalan di lapangan.
“Karena ada beberapa item pekerjaan, juga ada beberapa pembebasan harga tanah yang harus kita bayarkan di tahun berjalan, jadi kehadiran DPR ini sangat membantu kami dinas,” tutupnya.
Sekedar diketahui, dalam kunjungan kerja ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE didampingi Anggota Komisi IV DPR Papua diantaranya, Mathea Mamoyau, Jansen Monim, Herman Yogobi, Apeniel Sani, Arnold Walilo, Alfred Anouw, Timotius Wakur dan Yotam Bilasi. (Tiara).
