Jayapura – Kementerian Keuangan melalui Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua bersama para Kepala Kantor Wilayah Lingkup Kementerian Keuangan Provinsi Papua memaparkan realisasi pengelolaan anggaran dan kekayaan negara di wilayah Papua per Oktober 2021.
Diawali penjelasan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Burhani AS yang menyampaikan overview APBN tahun 2021.
Burhani menyampaikan bahwa pada Triwulan III 2021 Provinsi Papua mencatatkan pertumbuhan positif walaupun melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya akibat adanya penurunan kadar tembaga pada tambang bawah tanah. Pertumbuhan ekonomi non tambang Papua sudah kembali positif walaupun masih dibawah pertumbuhan normalnya.
Berdasarkan pengeluarannya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang memiliki share hingga 43,28 % terhadap total perekonomian Papua. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Papua, pemulihan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu kunci utama.
Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Oktober) 2021 sebesar -0,10 % dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2021 terhadap Oktober 2020) sebesar 0,90 %. Sementara itu, inflasi pada Oktober 2021 sebesar 0,51 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,75.
Dari 3 kota IHK di Papua, dua kota mengalami inflasi dan satu kota mengalami deflasi. Inflasi terjadi di Kota Merauke dan Kota Jayapura, masing-masing sebesar 0,49 % dan 0,81 %. Sementara deflasi terjadi di Kota Timika sebesar 0,13 %.
Burhani menambahkan, penerimaan dari Bea Masuk sebesar Rp2,37 Milyar dan extra effort penerimaan dari bidang cukai sebesar Rp40 Juta atau realisasi penerimaan telah mencapai 98,87% dari target penerimaan tahun 2021.
Disamping itu untuk penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI sampai dengan Oktober 2021 telah berhasil dikumpulkan penerimaan sebsar total Rp9,84 Milyar yang terdiri dari PPN Rp6,64 Milyar dan PPh Rp3,19 Milyar.
Belanja Negara dari APBN yang dialokasikan di Provinsi Papua terealisasi sebesar Rp47,02 Triliun atau 79,63% dari alokasi belanja sebesar Rp59,04 Triliun. Belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial (Bansos), Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan Belanja Lain-lain (Ogkos Angkut Beras).
“Dari keenam jenis belanja tersebut, Belanja Pegawai merupakan jenis belanja dengan persentase realisasi tertinggi yaitu sebesar 83,91% dari alokasi belanja. Diperkirakan, pada akhir tahun 2021, realisasi belanja negara keseluruhan mencapai Rp57,80 Triliun atau sebesar 97,9% dari total alokasi belanja,” jelasnya.
Belanja TKDD terealisasi sebesar Rp35,38 Triliun atau 81,94% dari alokasi belanja TKDD sebesar Rp43,18 Triliun. Belanja TKDD terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
DAK Fisik terealisasi sebesar Rp2,22 Triliun atau 61,56% dari alokasi sebesar Rp3,61 Triliun. DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp2,27 Triliun atau 85,45% dari alokasi sebesar Rp2,65 Triliun. DAU terealisasi sebesar Rp17,86 Triliun atau 87,14% dari alokasi sebesar Rp20,49 Triliun. DBH terealisasi sebesar Rp3,50 Triliun atau 118,99% dari alokasi sebesar Rp2,95 Triliun.
DID terealisasi sebesar Rp109,25 Triliun atau 84,23% dari alokasi sebesar Rp129,70 Triliun. Dana Desa terealisasi sebesar Rp3,48 Triliun atau 64,12% dari alokasi sebesar Rp5,43 Triliun. Dana Otsus terealisasi sebesar Rp5,93 Triliun atau 75% dari alokasi sebesar Rp7,91 Triliun. (Zulkifli)
