Pasific Pos.com
Info Papua

Ketua LMA Sebut, Kapolda Papua Ikut Bertanggungjawab Soal Carut Marut PON XX

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay George Awi.

Jayapura – Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri SIK diminta ikut bertanggung jawab soal penyelesaian pembayaran bonus atlet dan honor para relawan, wartawan termasuk tenaga medis yang kini menjadi polemik dan carut marut ditengah publik.

Ketua LMA Port Numbay George Awie di Kota Jayapura, Selasa (30/11) mengatakan, bahwa bonus dan honor para relawan hingga tenaga medis PON XX Papua masih terus menggema lewat aksi protes dan demo terkait hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

“Kapolda Papua paling tidak bertanggung jawab, perhatikan masyarakat kecil yang punya hak, masyarakat yang jadi relawan dan juga para tenaga medis, termasuk bonus para atlet,” kata George Awi dalam menanggapi aksi protes tenaga medis kesehatan, wartawan dan relawan beberapa waktu belakangan ini di Kota dan Kabupaten Jayapura.

Selain itu, ia juga menyinggung soal pembayaran hal ulayat tanah masyarakat adat yang digunakan untuk pembangunan infrastuktur PON XX Papua, yang hingga kini belum ada kejelasan soal pelunasannya.

“Kami pihak adat sangat sesalkan karena, waktu mau pelaksanaan PON itu Kapolda sendiri ketemu dengan masyarakat adat, termasuk di stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan, yang masyarakat mau palang. Pak Kapolda lakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat adat sehingga tidak dipalang,” ungkapnya.

Bahkan, pada momentum itu, lanjutnya, sebagai pemimpin korps Bhayangkara di Bumi Cenderawasih dan ketua kontingen PON Papua telah memberikan jaminan kepada masyarakat adat, soal penggunaan lahan sehingga event empat tahunan itu bisa terlaksana.

“Saat itu, Pak Kapolda berikan jaminan untuk selesaikan masalah, untuk ganti rugi. Tapi sampai detik ini tidak ada perkembangan, untuk itu kami mohon Pak Kapolda, apa yang dijanjikan untuk fasilitas masyarakat adat, agar betul-betul diwujudkan nyatakan,” tandasnya.

“Lalu, akhir-akhir ini kami dengar juga tenaga medis atau relawan medis menuntut hak-hak mereka yang belum dibayar oleh panitia PON padahal anggaran sudah ada dan sudah disiapkan serta diprogramkan, mengapa tidak dibayarkan padahal itu hak mereka. Untuk itu, kami mohon Kapolda agar memperhatikan nasib para tenaga medis ini, relawan dan lainnya yang tuntut hak mereka terkait PON,” tegas George Awie.

Bahkan, George Awie berharap persoalan carut marut usai PON XX bisa segera terselesaikan, setelah ada campur tangan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri SIK.

“Jadi, Pak Kapolda tolong bantu mereka, tolong fasilitasi, karena waktu itu Kapolda jadi ketua kontingen tim PON Papua, dalam kapasitas itu, beliau tolong dan tangani dan panggil pihak-pihak terkait agar bisa diselesaikan, tidak boleh dibiarkan sehingga ganggu Kamtibmas di kota Jayapura. Pak Kapolda paling tidak bertanggung jawab, perhatikan masyarakat kecil punya hak mereka,” cetusnya. (Tiara).