Pasific Pos.com
Headline Kabupaten Jayapura

Kepastian Hukum Atas Wilayah Adat Merupakan Hak Fundamental

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi di sela-sela kemeriahan acara pembukaan KMAN VI di Sentani, Senin (24/10/2022)

Sentani – Kepastian hukum atas wilayah adat merupakan hak yang sangat mendasar atau fundamental jika berbicara tentang keseluruhan hak-hak masyarakat adat.
“Selaku masyarakat adat, kita memiliki sejumlah hak dari sekian banyak hak dan kepastian hak atas tanah adalah dasar dari sejumlah hak tersebut,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi saat diwawancara awak media usai pembukaan KMAN VI di Stadion Bas Youwe Sentani, Senin (24/10/2022).

Dirinya mengumpamakan, seperti rumah. Rumah dimana masyarakat adat bisa menjalankan hukum adatnya, bisa menjalankan kehidupannya. Jadi hak-hak yang lain itu bisa dinimkati sepanjang hak yang paling mendasar yang disebut dengan fundamental yaitu kepastian hak atas wilayah adat bisa terpenuhi.
Dikatakan, masyarakat adat memiliki berbagai macam hak. Tetapi, tidak semua hak menjadi dasar untuk pengakuan keberadaannya, hanya hak atas wilayah adat yang menjadi dasar.

Sebab itu, lanjut Rukka, pihaknya akan mendorong, pengakuan hak atas wilayah adat menjadi isu atau materi utama yang akan di bahas dalam setiap pembahasan pada beberapa titik serasehan yang sudah disediakan oleh panitia.

Mengapa didorong menjadi materi utama?, karena tanpa adanya pengakuan atas hak wilayah adat maka sulit sekali memproteksi hak-hak masyarakat adat lainnya.
“Hari ini, dengan bangganya kita mengaku masyarakat adat, tetapi jika kita tidak memiliki wilayah adat maka sulit bagi kita untuk mempertahankan eksistensi adat kita,” ujar Rukka.

Untuk itu, Sekjen AMAN sangat mengharapkan dukungan dari setiap delegasi untuk mengangkat masalah hak atas wilayah adat di setiap pembahasan pada sesi serasehan nanti.

“Jadi hak atas wilayah adat itu yang pertama dulu di akui, itu juga yang disebut dengan hak kolektif masyarakat adat dan itu diakui oleh undang-undang dasar, karena itu harus segera diwujudkan dalam bentuk undang-undang masyarakat adat,” harap Rukka.

Artikel Terkait

Kontingen AMAN Kaltara Bawa Misi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

Jems

Peserta Kontingen AMAN Kalbar Apresiasi Pelayanan Masyarakat Kampung Putali

Jems

Masyarakat Adat Berharap Transisi Energi Terbarukan Yang Berkeadilan

Jems

Kepala Kampung Putali Sampaikan Terima kasih kepada Panitia lokal KMAN-VI

Jems

Sarasehan Dua Hari di Obhe Kampung Sereh Berjalan Lancar dan Aman

Jems

Sejak 2013 PP MAN Tangani 200 lebih kasus MA

Jems

Dukung KMAN, Angkasa Pura I Bersama Dinas Perkebunan Tanam Pohon Sagu

Jems

Pentingnya Dukungan Publik dan Media untuk Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Jems

Nahkodai AMAN, Rukka Siap Jalankan Mandat KMAN VI

Jems