Joni Betaubun: DPR Papua Godok Dua Perda Strategis
Jayapura,- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua melalui Komisi IV tengah menggodok dua rancangan peraturan daerah (Perda) strategis yang berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur serta pengelolaan sumber daya alam di Papua.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Betaubun, mengatakan dua Perda yang saat ini sedang dipersiapkan yakni Perda Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Perda Pertambangan.
Kedua Perda tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam mendorong pembangunan yang terarah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Hari ini kami di Komisi IV sedang menggarap dua perda. Yang pertama terkait percepatan pembangunan jalan dan jembatan. Kami sudah membentuk tim untuk menyusun naskah akademik hingga nantinya dilakukan uji publik sebelum dibahas lebih lanjut,” kata Joni disela-sela penanam sagu di kampung Sereh, Sentani, akhir pekan kemarin.
Menurutnya, Komisi IV juga tengah menyiapkan tim untuk membahas Perda Pertambangan yang diminta oleh Pemerintah Provinsi Papua. Perda tersebut nantinya akan mengatur kewenangan, batasan, serta pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Papua.
“Karena komisi kami membidangi infrastruktur dan sumber daya alam, maka semua aturan yang dibuat bertujuan mengatur, membatasi, sekaligus memberikan kepastian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua,” ujarnya.
Selain fokus pada penyusunan regulasi, Joni menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus mendukung setiap program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Namun, pihaknya tidak akan segan memberikan kritik apabila ada kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan masyarakat.
“Program yang pro rakyat akan kami dukung penuh. Tetapi kalau tidak pro rakyat, tentu kami akan menyampaikan kritik dan masukan. Kehadiran kami di DPR adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Joni juga menyoroti penanganan aspirasi masyarakat terdampak banjir bandang di wilayah Sentani. Menurutnya, Komisi IV bersama Komisi I telah turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan warga berjalan baik.
Pihaknya bahkan berkoordinasi dengan Ketua DPR Papua, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, serta Dinas Pekerjaan Umum guna memastikan pembangunan kembali rumah-rumah warga terdampak pada lokasi yang telah disiapkan pemerintah.
“Kami sudah melihat langsung lokasi lahan bersama masyarakat dan Dinas PU. Rumah-rumah warga akan dibangun kembali di lokasi yang telah disediakan pemerintah provinsi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Joni juga mendorong agar program bantuan perumahan lebih difokuskan pada pembangunan rumah layak huni dibandingkan sekadar rehabilitasi rumah.
Menurutnya, masyarakat akan lebih merasakan manfaat Otonomi Khusus apabila diberikan rumah yang layak untuk ditempati.
“Kalau ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat Otsus, maka berikan rumah yang layak dan kunci rumah kepada mereka. Itu lebih dirasakan manfaatnya dibandingkan hanya rehap atau perbaikan kecil,” ujarnya.
Di sektor perhubungan, katanya, Komisi IV juga mendukung pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis diwilayah Jayapura yang terhubung dengan Dinas Perhubungan.
Keberadaan CCTV tersebut tidak hanya membantu memantau arus lalu lintas, tetapi juga mendukung upaya menjaga keamanan dan membantu aparat kepolisian dalam pengawasan.
Meski demikian, Joni mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan di Papua. Karena itu, pemerintah dan DPR harus menentukan prioritas program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Dengan kondisi keuangan yang ada saat ini, tidak semua program bisa dijalankan sekaligus. Karena itu yang menjadi prioritas adalah program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.