Harga Pangan dan Transportasi Udara Dominasi Inflasi di Papua dan DOB
Jayapura – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua mengalami inflasi pada April 2026.
Kepala Perwakilan BI Papua, Warsono menyebut inflasi masih relatif terjaga seiring normalisasi permintaan masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.
Menurut Warsono, kenaikan inflasi dipengaruhi meningkatnya harga avtur dan BBM non-subsidi serta belum masuknya masa panen raya hortikultura lokal.
Provinsi Papua mencatat inflasi bulanan sebesar 0,98 persen, inflasi tahun berjalan 1,39 persen, dan inflasi tahunan 3,80 persen.
Inflasi didorong kenaikan harga ikan tuna, angkutan udara, dan tomat, sementara penurunan harga daging ayam ras, emas perhiasan, dan buah pinang membantu menahan laju inflasi.
Di Papua Selatan, inflasi bulanan tercatat 0,94 persen, inflasi tahun berjalan 2,98 persen, dan inflasi tahunan 3,34 persen.
Kenaikan harga angkutan udara, sawi hijau, dan kangkung menjadi pemicu utama inflasi, sedangkan turunnya harga emas perhiasan, cabai merah, dan ikan mujair menahan laju kenaikan harga.
Sementara itu, Papua Tengah mengalami inflasi bulanan 0,21 persen, inflasi tahun berjalan 0,16 persen, dan inflasi tahunan 1,53 persen.
Inflasi dipicu kenaikan harga bawang merah, tomat, dan angkutan udara, sedangkan penurunan harga cabai rawit, emas perhiasan, dan daging ayam ras menjadi penahan inflasi.
Adapun Papua Pegunungan mencatat inflasi bulanan sebesar 0,77 persen, inflasi tahun berjalan 3,81 persen, dan inflasi tahunan 4,89 persen.
Inflasi dipengaruhi kenaikan harga tiket pesawat, tomat, dan beras, sementara penurunan harga ketela rambat, telur ayam ras, dan emas perhiasan membantu menahan laju inflasi.
Untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama pemerintah daerah dan mitra strategis terus memperkuat pengendalian inflasi melalui Gerakan Pangan Murah, dukungan produksi dan distribusi hortikultura, peningkatan kelancaran distribusi barang, serta edukasi pengendalian inflasi kepada masyarakat dan mahasiswa di wilayah Papua dan daerah otonomi baru (DOB).