Gubernur Papua Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas
Jayapura – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut, pihaknya sudah memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan efisiensi pelanja khusus perjalanan dinas, belanja makan minum dan lainnya.
Penegasan itu disampaikan Pj Gubernur Ramses Limbong pada pelantikan pimpinan DPR Papua, di Jayapura, Selasa (7/1/2025) malam.
Ia mengatakan, anggaran pemerintah Provinsi Papua yang ada saat ini harus difokuskan dan berdampak langusng kepada masyarakat.
“Kita semua menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan yang cukup signifikan pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru,” ujarnya.
Dikatakan, penurunan pendapatan dari dana otsus, dana transfer, PAD dan sumber-sumber lainnya mengharuskan kita lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran.
Oleh sebab itu, Ramses Limbong berharap kepada DPR Papua untuk dapat mendorong dan mendukung kebijakan dalam rangka peningkatan Pendapata Asli Daerah (PAD) melalui sumber-sumber pendapat daerah SDA maupun optimalisasi pengelolaan asset daerah.
Diketahui, APBD Papua 2025 ditetapkan Rp2,506 trilun, turun dibanding APBD 2024. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua bakal menurun drastis atau terjun bebas di tahun 2025 mendatang.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua, Hans Hamadi kepada wartawan di Jayapura akhir tahun 2024, menyatakan tahun 2025 ada regulasi baru soal pajak kendaraan dan balik nama kendaraan.
Dimana, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak akan lagi masuk ke kas Provinsi. Namun langsung ditransfer ke kas pemerintah Kabupaten/kota.
Dengan kebijakan baru tersebut, PAD Papua akan menurun, sehingga target PAD tahun depan akan turun menjadi Rp 247 milyar.
Oleh karena itu, pihaknya akan memaksimalkan penerimaan PAD dari retribusi. Khususnya retribusi yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua.
“Ada 26 OPD yang penghasil retribusi di Pemprov Papua. Kalau kita maksimalkan, kita akan mendapat retribusi di atas Rp130 miliar dari 26 SKPD itu,” ujar dia.
Menurutnya, diperlukan kerjasama dari OPD untuk mencapai nilai tersebut. Karena itu, ia berharap semua OPD penghasil PAD ikut bekerja.