Fakhiri: Dapur MBG Jangan Cari Untung
JAYAPURA,- Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengingatkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua agar menjalankan kegiatan sesuai prosedur dan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Penegasan tersebut disampaikan Fakhiri menyusul dugaan keracunan makanan dalam program MBG yang dialami anak-anak dan masyarakat di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, beberapa waktu lalu.
“Saya pikir SOP atau ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui BGN itu menjadi panduan utama dapur-dapur MBG yang ada di Papua, supaya jangan sampai berulang kali kasus yang sama di daerah lain,” tegas Fakhiri kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Gubernur Fakhiri juga meminta setiap pengelola dapur MBG tidak mengabaikan ketentuan terkait proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, apabila dalam SOP telah ditentukan waktu pengolahan makanan, maka ketentuan tersebut harus dipatuhi. Begitu pula dengan pengadaan bahan pangan yang dapat diperoleh dari masyarakat setempat.
“Kalau dalam SOP makanan kalau masaknya subuh, ya masaknya subuh. Kemudian bahan pokok lainnya kalau memang bisa diambil dari masyarakat setempat, tolong dibeli dari masyarakat setempat supaya mata rantai ekonomi itu berjalan dan masyarakat juga merasakan dampaknya,” ujarnya.
Fakhiri juga mengingatkan pengelola dapur MBG agar tidak menjadikan program tersebut sebagai ajang mencari keuntungan semata.
“Pengelola dapur MBG tidak usah cari untung dari kegiatan yang sangat mulia yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ia menilai program MBG memiliki tujuan penting dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus mengutamakan kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat.
Fakhiri meminta kejadian di Depapre menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pelaksanaan program MBG di Papua. Ia tidak ingin persoalan serupa kembali terjadi di wilayah lain.
“Saya kira aturan atau ketentuan yang sudah ada dari BGN itu menjadi panduan. Jangan sampai kejadian Depapre terulang lagi di mana-mana. Tapi khusus untuk Provinsi Papua, saya minta menjadi koreksi total supaya tidak berulang lagi,” pungkasnya.
Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasional dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Langkah ini diambil buntut dari insiden gangguan kesehatan yang menimpa sejumlah anak sekolah usai mengonsumsi MBG.
“Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kami, setiap ada yang keracunan ya ini kami suspend dulu,” ujar Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono.
BGN juga telah mencopot kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat, kasus keracunan massal MBG yang menimpa lebih dari 500 siswa. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tindakan tegas sekaligus upaya mencegah kejadian serupa terulang.