Pasific Pos.com
Headline

Deklarasi Damai, Bawaslu Papua Berharap Kampanye Lebih Mengedepankan Politik Santun

Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin foto bersama dengan peserta Pemilu 2024 dan Forkopimda usai acara deklarasi dan penandatanganan deklarasi.

Jayapura – Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua menggelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Umum bersama Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024.

Deklarasi Kampanye Damai  di pusatkan di Lapangan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Skow Perbatasan RI – PNG, Kota Jayapura, Provinsi Papua , Selasa 21 November 2023, dihadiri Ketua dan Sekretaris partai politik (Parpol) tingkat Provinsi Papua, Caleg serta kader dari masing-masing Parpol, Ketua KPU Papua, unsur Forkopimda dan pihak kemanan.

Bawaslu Provinsi Papua dan Partai Politik sebagai peserta Pemilu tahun 2024, bersepakat untuk menciptakan Pemilu berjalan dengan aman dan damai di Provinsi Papua.

Deklarasi ini digelar untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil dari Papua untuk Indonesia. Bahkan, kesepakatan itu, tertuang dalam naskah deklarasi Kampanye Damai Pemilu serentak tahun 2024, yang dibacakan oleh perwakilan dari partai PSI.

Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengatakan, pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 bisa menjadi catatan dan moment bagi peserta Pemilu, agar lebih mengedepankan politik santun.

Menurutnya, deklarasi sebagai upaya untuk mendorong pelaksanaan kampanye Pemilu 2024, bahkan ini menjadi catatan atau momentum bagi peserta pemilu dalam mengedepankan politik santun, penuh etika, beradab dan juga mengedepankan politik yang mengedukasikna publik.

“Adu gagasan dan program bukan kemudian adu kampanye hitam, juga membawa publik masyarakat di Provinsi Papua berada dalam situasi yang saling hadap berhadapan satu sama lain. Jadi
kami mendorong pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024 bisa menjadi catatan dan momentum untuk kemudian teman teman peserta Pemilu itu dapat mengedepankan politik santun, politik yang beretika dan politik yang penuh beradaban. Tetapi juga kami menghimbau kepada teman teman peserta pemilu itu untuk mengedepankan politik yang mengedukasi publik. Seperti adu ketangkasan, adu program, tidak melakukan kampanye hitam dan lain lain,” kata Ketua Bawaslu.

Untuk itu itu, Ketua Bawaslu Papua ini mengingatkan bagi para peserta partai politik untuk tidak menyebar isu isu yang dapat menyesatkan dan memperkeruh suasana, dengan menyebar ujaran kebencian kepada teman teman Parpol lainnya.

“Kepada seluruh peserta Pemilu 2024, kami harapkan selalu membuka ruang ruang untuk mendiskusikan hal hal yang mengedepankan kampanye kampanye damai, beretika dan santun juga bermartabat,” tandasnya.

Sekedar diketahui, menjelang masa kampanye yang akan dimulai 28 November 2023 nanti, Bawaslu lebih memilih melakukan deklarasi kampanye damai di PLBN Skow, bermaksud ingin menyempaikan pesan bahwa pelaksanaan kampanye damai di mula dari titik nol Indonesia.

“Artinya tidak ada satu jengkal pun tanah Indonesia yang tidak ada semangat damai kampanye sampai di titil nol Indonesia bagian barat, ” ucapnya.

Dikatakan, tahapan pemilu dalam suasana damai, adil, dan bersinergi adalah tanggungjawab bersama. Sehingga bukan hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu atau pemerintah maupun aparat keamanan dalam hal ini, TNI dan Polri.

“Ini adalah kerja keras bersama dan gotong royong semua harus mengambil peran. Tanggungjawab yang sama untuk memastikan pesta demokrasi di Tanah Papua, berjalan dengan baik, ” imbuhnya.

Bahkan kata Hardin Halidin, deklarasi kampanye pemilu damai ini juga tidak boleh hanya dipahami pada tataran wacana, bukan juga sebagai ucapan tak bermakna. Namun harus dibarengj dengan niat dan tindakan yang sungguh sungguh atau hadir dalam prilaku.

Untuk itu, Bawaslu menghimbau kepada seluruh jajarannya untuk selalu menjiwai sikap profrsionalitas, adik dan objektif sertaenghidupi semangat netralitas dan integritas pengawas pemilu dalam melaksanakan setiap tugas, tanggungjawab dan wewenang yang ditugaskan oleh undang undang.

Selain itu, pihaknya juga berharap KPU Papua beserta jajarannya, untuk memperlakukan seluruh konstentan secara adil dan Impersial. “Jadi bagi peserta pemilu juga harus bertanggungjawab untuk tidak sekalipun menyentuh isu politisasi identitas. Apalagi tindakan tindakan yang menjurus menebalnya kebencian sosial satu dengan yang lainnya,” ujar Hardin Halidin mengingatkan. (Tiara).