Pasific Pos.com
Headline

DPR Papua dan Pemprov  Tandatangani KUA – PPAS APBD Tahun 2024

Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH MH bersama Plt. Asisten I Sekda Papua, Yohanis Walilo menandatangani persetujuan bersama KUA - PPAS APBD Papua 2024, yang berlangsung di Ruang Sidang DPR Papua, Selasa 21 November 2023.

Jayapura – DPR Papua bersama dengan Pemprov Papua akhirnya menandatangani Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPR Papua, Selasa, 21 Nopember 2023, siang.

Penandatanganan persetujuan bersama terhadap KUA–PPAS APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2024 itu, dilakukan Pj Gubernur Papua yang diwakili Plt Asisten I Sekda Papua, Yohanis Walilo dan Wakil Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda, SH, MH.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH, MH berharap Pemerintah Provinsi Papua segera menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2024 untuk dibahas.

“Kami harap jadwal yang sudah kami berikan kepada pemeirntah, harus disesuaikan. Apalagi, pembahasan APBD ini diberikan batas waktu oleh pemerintah pusat sampai tanggal 30 November untuk disahkan ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi. Itu bukan batas sidang, tapi materinya harus masuk ke pusat,” katanya.

Apalagi lanjut Yunus Wonda, DPR Papua sudah menetapkan jadwal sidang membahas rancangan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2024, yang rencananya akan digelar pada Jumat, 24 November 2023 dan selanjutnya APBD 2024 akan disahkan pada Rabu, 29 Nopember 2023.

“Kita berharap tidak ada pergeseran jadwal, mengingat tanggal 28 November nanti itu pihak eksekutif harus menyesuaikan,” tekannya.

Kendati demikian, Yunus Wonda mengingatkan dengan kondisi fiskal pada APBD Provinsi Papua tahun 2024 yang sangat minim, diharapkan Pemprov Papua benar benar menganggarkan program yang sangat prioritas dan digunakan semaksimalkan mungkin untuk pelayanan publik.

“Pemerintah harus mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya pikir Pemprov Papua punya perencanaan itu,” ujar Yunus Wonda.

Selain itu, Politikus Partai Demokrat ini juga berharap agar pembahasan APBD Provinsi Papua tahun 2024 tidak terjadi pergeseran jadwal, apalagi pada 28 November 2023, itu sudah masuk tahapan kampanye. (Tiara).