Cetak Sawah 2026 Dievaluasi, Pemprov Papua Tegaskan Komitmen Ketahanan Pangan

JAYAPURA,- Kementrian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 di Provinsi Papua sebagai upaya memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam rakor tersebut, Gubernur Papua Matius D Fakhiri, menegaskan program cetak sawah memiliki arti strategis dan tidak boleh dipandang hanya sebagai upaya menambah luas areal persawahan melainkan program ini bagian penting dari usaha membangun ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Tanah Papua.

“Papua memiliki potensi lahan yang besar, namun potensi tersebut hanya dapat menjadi kekuatan apabila dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing daerah,” ucapnya saat memberikan sambutannya saat membuka Rakor di Kota Jayapura, Sabtu (5/9) pagi.

Kata dia, keberhasilan program harus diukur dari kesiapan dan kelayakan lahan, kualitas konstruksi, ketersediaan sumber air dan sarana produksi, serta kesiapan petani dalam mengelola lahan.

“Produktivitas juga harus menjadi perhatian agar lahan yang telah dibuka dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah mengingatkan agar jangan sampai pembukaan lahan selesai secara administratif, tetapi belum mampu meningkatkan produksi pangan maupun kesejahteraan petani.

“Ukuran keberhasilan program harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di lokasi pembangunan,” beber Gubernur.

Gubernur meminta Seluruh pihak juga melihat pelaksanaan program secara objektif, transparan, dan berdasarkan data lapangan. Setiap pekerjaan yang telah selesai, masih berjalan, maupun menghadapi kendala harus diidentifikasi secara jelas, termasuk penyebab dan solusi yang diperlukan.

“Apabila terdapat pekerjaan yang membutuhkan addendum, prosesnya harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap usulan addendum wajib didukung data teknis, hasil pengukuran lapangan, dokumentasi, spesifikasi yang jelas, serta perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Gubernur.

Selain aspek teknis, kata Gubernur, kondisi lokal juga harus menjadi pertimbangan utama, mulai dari kesesuaian lahan, ketersediaan sumber air, aksesibilitas, hingga kesiapan masyarakat dan petani sebagai penerima manfaat. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintahan di tingkat bawah dinilai menjadi kunci keberhasilan program.

“Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk memastikan program cetak sawah 2026 berjalan efektif dan berkelanjutan. Seluruh pihak diminta mengutamakan kepentingan rakyat serta memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian masyarakat, dan pembangunan Papua yang sejahtera, cerdas, serta harmonis,” tambahnya. (*)