Tantangan Penyediaan BBM di Papua, Dari Kendala Lahan 3T Hingga Antrean Solar
Jayapura – Pembangunan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Papua, termasuk di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T menghadapi berbagai dinamika operasional maupun administratif.
Keberadaan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di tingkat kota dan kabupaten yang umumnya berukuran kecil sering kali memicu kemacetan dan mengganggu lalu lintas ketika terjadi antrean panjang.
Untuk mengatasi persoalan keterjangkauan energi tersebut, tahun ini direncanakan adanya penambahan Agen Penyalur Minyak Solar atau APMS dan SPBU reguler, termasuk rencana pengoperasian program BBM Satu Harga di Arso Timur dan Waris yang diharapkan dapat beroperasi dalam waktu dekat.
Hiswana Migas menyatakan kesiapannya untuk terus membangun jaringan penyalur, minat investasi dari para pengusaha sangat bergantung pada kalkulasi keekonomian.
Ketua DPD VIII Hiswana Migas Papua dan Maluku, Ledryk Lekenila atau Ongen mengatakan, banyak calon investor yang berencana membangun SPBU, namun menghadapi kendala administratif yang cukup berat, seperti kewajiban kepemilikan sertifikat tanah, padahal, pengukuran lahan di sebagian besar wilayah 3T belum terselenggara.
“Dalam kondisi ini, peran aktif pemerintah daerah sangat diharapkan untuk membantu mempermudah proses perizinan agar tidak menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kian mendesak,” kata Ongen, Jumat, 4 September 2026.
Ongen mengungkapkan, tantangan nilai keekonomian juga terlihat nyata pada penyaluran BBM di sektor tertentu, seperti SPBN untuk nelayan.
Investasi yang dikeluarkan kerap tidak sebanding dengan alokasi BBM yang relatif kecil, sehingga pengoperasiannya lebih berorientasi pada amanah pelayanan ketimbang keuntungan bisnis.
“Terlebih lagi, konsumsi BBM oleh nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim melaut. Kemudian, pengawasan penyaluran BBM subsidi di lapangan dilakukan secara ketat,” ujarnya.
Ongen menegaskan bahwa batasan kewenangan mereka hanya sampai area penyalur, kendali dan pengawasan tidak lagi dapat dilakukan setelah konsumen membawa keluar BBM subsidi tersebut dari gerbang SPBU.
Sementara itu, fenomena antrean solar yang marak terjadi di Jayapura dipengaruhi oleh pola konsumsi para pemilik kendaraan yang telah mengantongi barcode resmi.
Kendati pengisian BBM harian merupakan hak konsumen yang sah, namun pihaknya mengimbau agar pembelian dilakukan secara bijak dan disesuaikan dengan jarak tempuh riil kendaraan, bukan berdasarkan kuota maksimal harian.
Penyaluran dan suplai bahan bakar minyak atau BBM untuk wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom saat ini dipastikan berada dalam kondisi aman.
Penjualan BBM ke masyarakat di tiga wilayah tersebut dilayani oleh 13 SPBU reguler, serta ditambah satu SPBU yang baru beroperasi di Holtekamp.
Kehadiran SPBU Holtekamp ini sangat membantu mengurai antrean dan mendistribusikan titik pengisian BBM agar tidak terpusat di lokasi tertentu.
Ongen mengatakan, secara umum, rata-rata konsumsi harian BBM di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU berkisar antara 15 hingga 24 kiloliter (KL).
“Untuk jenis Solar, volume penjualan tertinggi tercatat di SPBU Nagoya yang berada di Jalan Koti, Kota Jayapura,” jelas Ongen.
Konsumsi Pertalite juga mengalami peningkatan dengan rata-rata harian mencapai 15 hingga 25 KL per SPBU, dengan volume penjualan cukup tinggi terlihat di SPBU kawasan Waena, Kota Jayapura.
Namun, dinamika berbeda terjadi pada BBM non subsidi seperti Pertamax dan Dexlite. Kenaikan harga pada jenis BBM non subsidi memicu penurunan penjualan, di mana Pertamax mengalami penurunan sekitar 8 hingga 9 persen.
Sementara, Dexlite turun sekitar 3 persen. Dampaknya, sebagian pengguna beralih sehingga tingkat konsumsi BBM bersubsidi mengalami kenaikan.
“Harga Pertamax Rp16.300 per liter dan Rp24.200 per liter untuk Dexlite. Sementara, harga BBM subsidi Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, dan Solar subsidi sebesar Rp 6.800 per liter,” kata Ongen.
Ongen bilang, kondisi ini diperkirakan akan terus meningkat mengingat menjelang akhir tahun aktivitas operasional proyek pembangunan dan pengerjaan jalan kerap melonjak, yang diikuti pula oleh tingginya mobilitas distribusi kebutuhan pokok.
Meski konsumsi BBM bersubsidi meningkat, Ongen mengungkapkan, hal ini belum berdampak negatif pada alokasi pasokan. Permintaan tambahan ke Pertamina masih dapat dipenuhi dengan baik.
Tetapi, untuk menjaga kelancaran distribusi BBM, bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak SPBU. Karena saat ini baru memasuki bulan Agustus, dinamika kuota dan pasokan di tingkat nasional untuk sisa tahun berjalan masih harus terus dipantau.
“Jika penyaluran di tingkat nasional mengalami kendala, tentu pasokan di daerah juga berpotensi terdampak,” katanya.
Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dan hemat dalam menggunakan BBM bersubsidi agar ketersediaannya tetap terjaga hingga akhir tahun.(Zulkifli)