Jayapura, – Sekitar 57 warga Merauke yang terjebak di Kota Jayapura karena Lockdown, untuk sementara ini ditampung di Balai Pelatihan Koperasi (Balaptop) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Papua, Angkasa Kota Jayapura.
Anggota DPR Papua, H. Kusmanto, SH dari daerah penilihan (dapil) 7 salah satunya, Kabupaten Merauke mengatakan, 57 warga Merauke ini merupakan masyarakat yang terdampak akibat penutupan penerbangan penumpang karena pandemi covid-19.
“Tapi kalau didata secara keseluruhan itu sebenarnya lebih dari 150 warga Merauke yang tertahan di Kota Jayapura. Mereka kan buka posko di Dok V sehingga saya datangi mereka dan berkoordinasi. Ada yang mengeluh sudah tidak mampu bayar kos dan tak punya keluarga di Kota Jayapura,” kata Kusmanto,SH saat ditemui sejumlah Wartawan di Balaptop Angkasa, Minggu (28/6).
Setelah mendengar keluh kesah dari masyarakat Merauke yang merupakan konstituennya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kemudian langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Perindagkop Papua untuk memberikan fasilitas tempat tinggal sementara. Sambil mengurus surat-surat untuk kepulangan mereka ke Merauke.
“Tapi untuk kepulangan mereka ini kami belum bisa pastikan kapan. Sebab penerbangan masih terbatas. Mungkin untuk warga Saireri tidak sulit karena pakai kapal laut, tapi masyarakat di wilayah selatan ini harus gunakan pesawat,” jelasnya.
Untuk itu lanjut Kusmanto, pihaknya juga harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Merauke dalam hal ini Bupati Frederikus Gebze.
“Tentunya juga kami koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua bagian mana yang bisa dibantu,” ujar Kusmanto.
Selain itu kata Kusmanto, pihaknya juga harus berkoordinasi dengan pihak TNI-AU untuk memulangkan warga Merauke yang masih tertahan di Kota Jayapura.
“Mungkin bisa gunakan hercules. Tapi intinya lebih cepat lebih baik,” imbuhnya.
Sebab kata Wakil Ketua Komisi III DPR Papua ini, tidak menutup kemungkinan jumlah warga Merauke yang ditampung di Balaptop Angkasa akan bertambah.
“Jadi kami akan terus berkoordinas dengan pihak terkait sampai mereka bisa pulang kembali ke Kota Merauke,” tuturnya.
Sementara itu Bupati Merauke Frederikus Gebze menambahkan, banyak warga Merauke yang menginginkan untuk segera dipulangkan. Namun khusus untuk Merauke tak semudah yang dibayangkan.
Apalagi kata Bupati Frederikus Gebze untuk memulangkan warga Merauke yang tertahan di Kota Jayapura pemerintah setempat harus berkoordinasi dengan 12 stakeholder yang ada di Merauke. Yakni, Kantor Karantina Pelabuhan, Otoritas Bandara, UPB dan lainnya yang berkaitan dengan pembukaan bandara.
“Karena surat gubernur itu hanya mengatur penerbangan Jakarta – Makassar – Jayapura dan sebaliknya. Sehingga kita harus mengubah itu dulu. Kami harus surati kementerian, dirjen perhubungan udara kemudian ke provinsi sampai bisa dapat slot. Jadi itu tidak gampang,” terangnya.
