Papua Usulkan 9 Ruas Jalan Strategis ke Menteri PU

JAKARTA ,– Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.

Dalam audiensi bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta pada Selasa (07/06) , Gubernur Matius D Fakhiri menegaskan bahwa konektivitas darat menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini masih tinggi.

Gubernur Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan yang selama ini diberikan dalam pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air bersih, jaringan irigasi, hingga sarana dan prasarana perumahan di Papua.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden, khususnya dalam peningkatan konektivitas sebagai penggerak kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum yang hari ini memberikan ruang untuk berdiskusi. Kami datang karena konektivitas Papua, khususnya jalur darat, sangat penting untuk membuka akses ekonomi masyarakat,” ujar Gubernur Fakhiri

Ia menjelaskan, akses jalan yang memadai akan memudahkan masyarakat di kampung-kampung mengangkut hasil pertanian, perkebunan, perikanan, maupun komoditas lokal lainnya menuju pusat-pusat perdagangan. Infrastruktur tersebut juga dinilai akan memperkuat hubungan antar daerah, termasuk menghubungkan wilayah pesisir dengan kawasan pegunungan serta provinsi-provinsi baru di Tanah Papua.

“Kami ingin masyarakat yang berada di kampung dapat membawa hasil kebunnya keluar dengan biaya yang lebih murah. Begitu juga hasil tangkapan nelayan dan komoditas lainnya bisa dipasarkan dengan lebih mudah sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga,” katanya.

Selain meningkatkan aktivitas ekonomi, pembangunan jaringan jalan juga diyakini akan berdampak pada penurunan harga kebutuhan pokok, khususnya di wilayah pegunungan yang selama ini menghadapi tingginya biaya distribusi.

“Jika akses darat semakin baik, harga bahan pokok di daerah pegunungan juga dapat ditekan karena distribusi logistik menjadi lebih lancar,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua secara resmi mengajukan dukungan penanganan sembilan ruas jalan strategis yang dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas wilayah.

Kesembilan ruas tersebut meliputi:

• Ruas Jalan Sumberbaba–Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen.

• Ruas Jalan Botawa–Koweda–Barapasi di Kabupaten Waropen.

• Ruas Jalan Burmeso–Koweda–Barapasi di Kabupaten Mamberamo Raya.

• Ruas Jalan Waibron–Depapre di Kabupaten Jayapura.

• Ruas Jalan Warumbaim–Berap–Demta di Kabupaten Jayapura.

• Ruas Jalan Waena–Arso V di Kabupaten Keerom.

• Ruas Jalan Junction–Wardo di Kabupaten Biak Numfor.

• Ruas Jalan Kemiri–Depapre dua jalur di Kabupaten Jayapura.

• Ruas Jalan Jayapura–Sarmi dua jalur.

Menurut Gubernur, sebagian ruas tersebut merupakan jalan provinsi maupun jalan kabupaten yang memiliki fungsi strategis dalam membangun jaringan transportasi darat di kawasan utara Papua.

Selain itu, Gubernur Fakhiri menjelaskan visi besar Pemerintah Provinsi Papua adalah membangun koridor transportasi yang saling terhubung dari Jayapura menuju Biak, Serui, Waropen, Nabire hingga Sarmi dan daerah-daerah lainnya.

Ia menggambarkan bahwa apabila konektivitas tersebut terwujud, masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada transportasi laut dengan waktu tunggu yang panjang.

“Kalau jalan dari Serui menuju Yapen Utara atau Yapen Barat sudah baik, masyarakat tidak perlu lagi memutar perjalanan. Dari sana nanti kami harapkan ada dukungan Kementerian Perhubungan agar tersedia layanan penyeberangan menuju Biak sehingga konektivitas semakin efisien,” jelasnya.

Rencana tersebut juga mencakup penguatan hubungan transportasi antara Biak dengan Supiori, Serui menuju Waropen hingga tersambung ke Nabire.

Dalam jangka panjang, Pemerintah Provinsi Papua juga berharap pembangunan jalan dapat diteruskan menuju Mamberamo Raya hingga terhubung dengan Kabupaten Sarmi, sehingga terbentuk jaringan jalan darat yang menghubungkan berbagai wilayah di Tanah Papua.

“Kalau seluruh jaringan ini dapat terkoneksi, maka lalu lintas darat di Papua akan semakin terintegrasi. Dampaknya bukan hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan,” tegasnya.

Gubernur mengakui pembangunan jalan menuju wilayah pegunungan sebenarnya telah mengalami kemajuan. Namun proses penyelesaiannya masih menghadapi tantangan keamanan di sejumlah daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan agar pembangunan jalur utara dipercepat sebagai alternatif yang lebih memungkinkan untuk segera diwujudkan.

Lebih lanjut dikatakan, keberadaan jaringan jalan di wilayah utara akan memperkuat konektivitas dengan sistem transportasi laut yang saat ini juga sedang dipersiapkan pemerintah daerah.

“Kalau konektivitas darat dan laut berjalan bersamaan, masyarakat akan memperoleh manfaat yang sangat besar. Mobilitas menjadi lebih cepat, distribusi barang lebih murah, dan ekonomi kampung akan tumbuh lebih baik,” ujarnya.

Disebutkan, Menteri Pekerjaan Umum menyambut positif usulan tersebut dan membuka peluang kerja sama lebih lanjut melalui balai-balai pelaksana di lingkungan Kementerian PU untuk mempercepat pembangunan jalan maupun jembatan yang masih menjadi titik penghambat konektivitas.

Pemerintah Provinsi Papua berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur berskala besar. Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan konektivitas diharapkan menjadi lokomotif utama dalam mewujudkan visi Papua Cerah yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.