Buka Musda Dan Pelantikan Pengurus APKASINDO Merauke, Yustina Sebut Pemkab Buka Ruang Kolaborasi
MERAUKE,-Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Merauke, Yustina E. Sianturi mengemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen membuka ruang kolaborasi dengan semua pihak ternasuk Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dalam rangka mendukung pembangunan sektor perkebunan yang maju, mandiri dan berdaya saing.
“Pemerintah Kabupaten Merauke berharap APKASINDO mampu membuat strategi untuk membentuk petani yang lebih mandiri dalam mengembangkan usaha tani, mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran, ” terangnya pada pembukaan Musda dan pelantikan pengurus DPD APKASINDO Kabupaten Merauke periode 2026-2031 di Hotel Panda, Senin (8/6).
Ditegaskan, APKASINDO harus bisa mengembangkan kemitraan dan pelaku usaha yang lebih efektif serta memfasilitasi dukungan kebijakan dari pemerintah secara transparan yang menyentuh petani kelapa sawit di Kabupaten Merauke. Selain itu memperkuat akses petani dalam pasar domestik serta komunikasi hubungan integral dengan investasi pengusaha perkebunan dan memfasilitasi kepentingan petani dengan pelaku usaha perkebunan dan pemerintah sebagai mitra yang harmonis.
Sementara itu Ketua DPW APKASINDO Papua Selatan, Makarius Meki Tama meminta kepada pengurus APKASINDO Merauke untuk bekerja sama dengan baik dan menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah serta perusahaan sawit yang ada di Provinsi Papua Selatan. Seperti yang diketahui bahwa di Kabupaten Merauke terdapat 7 perusahaan kelapa sawit yang harus dijaga kemitraannya serta komunikasi yang baik.
Jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan lahan maupun investasi maka organisasi akan bersikap pro aktif melakukan upaya-upaya untuk mengatasi dan memperkuat koordinasi. Ia juga mengingatkan bahwa pelantikan maupun Musda tidak hanya menjadi kegiatan ceremonial semata namun lebih daripada itu ada komitmen untuk menghasilkan keputusan musyawarah serta program yang bermanfaat.
“Program harus realistis dan berpihak pada kepentingan petani, terutama terkait hak dan kewajiban petani yang perlu direalisasikan secara baik oleh perusahaan sawit. Tidak kalah penting perhatian dan kepedulian terhadap lahan-lahan yang tersedia dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, baik di bidang pertanian maupun perkebunan dalam hal ini investasi khusus sawit, “tukas Makarius.(iis)
